Proyek Cikarang Bekasi Laut Terkendala Masalah Lahan

Proyek Cikarang Bekasi Laut Terkendala Masalah Lahan
Ilustrasi lahan yang akan dijadikan proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway. ( Foto: Youtube )
Thresa Sandra Desfika / JAS Kamis, 23 Mei 2019 | 17:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway masih terkendala alih fungsi lahan pertanian. Karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan persetujuan alih fungsi lahan itu.

Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Kemhub Cris Kuntadi mengatakan, Kemhub menjadikan proyek CBL sebagai proyek percontohan yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional.

Namun, pembahasan proyek CBL yang menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) masih menemui jalan buntu. Proyek yang diusung sebagai moda alternatif selain angkutan darat ini masih terkendala alih fungsi lahan pertanian.

"Banyak pihak yang mendukung dan menaruh harapan besar pada proyek CBL ini mengingat kebutuhan akan moda alternatif selain angkutan darat semakin tinggi. Proyek ini juga diyakini dapat mengurangi beban jalan raya akibat kendaraan barang yang melintas sehingga kerugian negara akibat kerusakan jalan dapat berkurang," ujar Cris Kuntadi di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dia mengatakan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan terminal CBL masih belum mendapatkan rekomendasi tata ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dikarenakan belum ada kesepakatan dari Kementerian Pertanian terkait dengan alih fungsi lahan yang saat ini masih digunakan sebagai lahan pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 bahwa lahan seluas 35.244 hektar (ha) di sekitar lokasi yang direncanakan untuk pembangunan terminal CBL adalah lahan pertanian yang termasuk dalam program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Selanjutnya, Cris menjelaskan, rencana awal terminal CBL hanya membutuhkan lahan seluas 52 ha. Hal ini yang membuat Kementerian Pertanian khawatir apabila nantinya ada rencana pengembangan terminal dan multiplier effect yang muncul dengan adanya moda alternatif tersebut, seperti tumbuhnya kawasan industri di sekitar terminal. Solusi dari kekhawatiran tersebut adalah dengan menyiapkan lahan pengganti seluas lahan yang digunakan oleh terminal dan pengembangannya.

Menurut Cris, untuk memastikan bahwa PSN dapat segera berjalan, maka alih fungsi lahan pertanian dapat disesuaikan dengan kebutuhan rencana awal terminal, yaitu 52 ha.

Selain itu, Cris mendukung, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang menargetkan pada bulan September 2019 mendatang telah dilakukan tahapan penting dalam pelaksanaan proyek CBL.

"Saya meminta kepada BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) selaku PJPK (penanggung jawab proyek kerja sama) untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar alih fungsi lahan pertanian segera dilakukan," ungkap Cris.

Setelah ada persetujuan dari Kementerian Pertanian, ujar Cris, maka Kementerian ATR dapat menerbitkan rekomendasi tata ruang yang dilanjutkan dengan rencana induk pelabuhan (RIP) dan analisis masalah dan dampak lingkungan (AMDAL).



Sumber: BeritaSatu.com