Ombudsman Tak Masalah Pemerintah Batasi Medsos Saat Kerusuhan

Ombudsman Tak Masalah Pemerintah Batasi Medsos Saat Kerusuhan
Sebuah pos polisi terbakar saat pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat pada aksi massa 22 Mei terkait hasil Pemilihan Presiden 2019, di kawasan Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Rabu malam, 22 Mei 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto )
Fana Suparman / MPA Kamis, 23 Mei 2019 | 20:15 WIB


Jakarta, Beritasatu.com Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tak mempermasalahkan adanya pembatasan terhadap media sosial (medsos) yang dilakukan pemerintah saat kerusuhan terjadi pada Selasa (21/5) dan Rabu (22/5). Ombudsman menilai pembatasan terhadap media sosial dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi saat kerusuhan.

"Meminimalisir efek buruknya. Jadi kalau dari segi kami (Ombudsman), ketika pemerintah itu berbuat dan berbuatnya itu optimal maka itu kami anggap baik ya," kata Anggota ORI Adrianus Meliala usai acara 'Ngabuburi Bareng Ombudsman' di Kantor ORI, Jakarta, Kamis (23/5).

Adrianus menyadari pembatasan terhadap media sosial dikeluhkan oleh masyarakat, terutama warga Jakarta. Namun, kata Adrianus, tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menangkal penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di medsos.

"Iya pembatasan informasi, tapi untuk tujuan publik kan dan itu semua bisa diterima oleh kita semua," katanya.

Diketahui, pemerintah membatasi penggunaan media sosial saat terjadinya kerusuhan di depan Kantor Bawaslu dan kawasan sekitar Tanah Abang pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) pagi. Menko Polhukam, Wiranto mengatakan pembatasan media sosial ini untuk menghindari penyebaran kabar bohong (hoax). Menurutnya, hoax yang disebar lewat media sosial bisa berdampak ke masyarakat dan bahkan mengadu domba masyarakat.



Sumber: Suara Pembaruan