UGM: Amien Rais Bukan Lagi Bagian dari Kampus

UGM: Amien Rais Bukan Lagi Bagian dari Kampus
Acara Deklarasi Pesan Persatuan dan Perdamaian Akademisi Universitas Gadjah Mada di Gedung Pusat UGM, Jumat (24/5/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Fuska )
Fuska Sani Evani / DAS Sabtu, 25 Mei 2019 | 09:34 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Drs Koentjoro MBsc PhD dan  Rektor UGM Prof Dr Panut Mulyono menegaskan bahwa politikus senior Amien Rais bukan lagi bagian dari kampus UGM.

Amien sudah pensiun dan bukan lagi guru besar di UGM sehingga semua tindakan dan ucapan  Ketua Dewan Kehormatan PAN itu tak ada kaitannya dengan kampus. Semua yang dilakukannya adalah kepentingan pribadi. Setelah pensiun, gelar guru besar (profesor) sudah bukan hak dari Amien Rais.

Hal itu disampaikan Koentjoro dan Panut dalam acara Deklarasi Pesan Persatuan dan Perdamaian di ruang Balairung, Gedung Pusat UGM, Jumat (24/5/2019). Acara itu dihadiri sejumlah dosen senior seperti Dekan Fakultas Hukum Prof Dr Sigit Riyanto, Guru Besar Fisipol UGM Prof Dr Mohtar Mas'oed, ekonom UGM Dr Rimawan Pradiptyo Dr Fahmi Radhi.

“Amien Rais sudah pensiun dari UGM, tidak ada lagi ikatan struktural. Apa yang beliau lakukan bukan tanggung jawab UGM, itu tanggung jawab pribadi,” kata Panut.

Amien Rais dengan pernyataannya tentang people power apabila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah di Pilpres 2019 yang kemudian mengubah frasa tersebut menjadi kedaulatan rakyat, dianggap bukan bagian dari UGM.

Terkait dengan aksi massa yang berakhir rusuh pada 21-22 Mei lalu, UGM mengirim pesan damai dan menyerukan agar para elite politik dan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

“Kami para dosen UGM menyerukan kepada para pihak, baik para elite politik dan elemen masyarakat untuk kembali mengedepankan amanah Proklamasi 17 Agustus 1945. Marilah kembali ke nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan,” ucap Panut saat memimpin Deklarasi Pesan Persatuan dan Perdamaian.

Dalam pembacaan pesan tersebut, Panut  mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menanggalkan sebutan yang kurang patut kepada pihak yang memiliki aspirasi dan preferensi politik yang berbeda. Selanjutnya meninggalkan penyebaran berita bohong dan saling mendiskreditkan antaranak bangsa.

“Marilah kembali kita bersatu, menjunjung persatuan dan kesatuan dan menjunjung integritas untuk bersama-sama membangun Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan Koentjoro menilai, kerusuhan yang terjadi pada aksi massa di ibukota dan di beberapa daerah akibat dampak penyebaran berita bohong di media sosial. “Informasi beredar dengan cepat kadang memunculkan pemahaman yang salah, diserap dan dimaknai secara berbeda,” katanya.

Dekan Fakultas Hukum Prof Sigit Riyanto mengatakan, beberapa proses tahapan penyelenggaran pemilu sudah selesai dengan penetapan pemenang piplres dan pileg oleh KPU berdasarkan perhitungan perolehan suara terbanyak. Pemenangnya berarti mendapat legitimasi dan mandat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan lima tahun ke depan.

Sigit prihatin karena pascapengumuman terjadi aksi massa yang berakhir rusuh. “Saya kira ada upaya untuk menggangu ketertiban dan upaya melakukan pelanggaran hukum yang sangat meresahkan,” katanya.

Ia menghimbau semua pihak yang terlihat dalam kontestasi politik untuk menuruti semua koridor hukum, menjauhkan sikap anarki dan menjauhkan upaya untuk menghalalkan segala cara demi untuk menjaga keutuhan, kerukunan, dan ketentaraman masyarakat. “Kembali pada jati diri bangsa dan berpihak pada kepentingan bangsa,” katanya

Sedangkan menurut Mohtar Mas'oed, perbedaan pilihan politik dan identitas dalam berpolitik merupakan hal yang wajar namun sebaiknya elite politik tidak menjadikan perbedaan tersebut untuk memobilisasi massa apalagi menjurus pada sikap agresif dan anarkis. “Pelajaran kita ke depan, mobilisasi harus dikurangi dan dihilangkan meski identitas tidak bisa dihilangkan namun jangan dimobilisasi,” ujarnya

Pengamat ekonomi kerakyatan UGM, Fahmi Radhi mengusulkan agar tidak terjadi polarisasi selama pemilu pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi UU Pemilu. “Karena dari UU ini muncul hanya dua pasang calon menyebabkan polarisai yang terjadi dalam waktu lama,” katanya



Sumber: BeritaSatu.com