Gugatan Prabowo-Sandi Bakal Ditolak MK, jika...

Gugatan Prabowo-Sandi Bakal Ditolak MK, jika...
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (dua kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / YUD Minggu, 26 Mei 2019 | 06:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengacara senior Petrus Bala Pattyona mengaku kaget dengan pernyataan dari Ketua Tim Hukum Prabowo Sandi, Bambang Widjojanto (BW) yang mengatakan bahwa salah satu dalil pihaknya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena terjadinya kecurangan yang dahsyat di Pilpres 2019. Bahkan, kata Petrus, BW menyebutkan bahwa Pemilu 2019 merupakan Pemilu terburuk.

"Mendengar kicauan rekan saya BW tersebut, saya tidak kaget karena salah satu poin yang diusung dalam sengketa Pilpres adalah kecurangan yang TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," ujar Petrus di Jakarta, Sabtu (25/4).

Bambang, kata Petrus tidak menjelaskan substansi selisih suara yang disengketakan oleh Prabowo-Sandi ke MK. Namun, kata dia, sebagai pengacara yang sering bersidang di MK dalam sengketa Pilkada, DPRD dan PUU, bila argumentasi yang dibangun di luar kewenangan MK maka sudah pasti argumentasi tersebut akan ditolak.

"Kecuali saat sidang pendahuluan atas petunjuk Hakim Panel hal-hal diluar kewenangan bisa diperbaiki Pemohon (Prabowo-Sandi). Bila arahan memperbaiki permohonan tidak diikuti, maka sudah pasti permohonan Pemohon tidak dapat diterima," tandas dia.

Petrus mengungkapkan beberapa hal yang harus termuat dalam permohonan keberatan sengketa PHPU Pilpres agar sengketa tersebut benar dan menjadi Hakim MK untuk bersidang. Pertama, kata dia, identitas Pemohon termasuk nama dan alamat Pemohon, NIK dan alamat email.

"Kedua, uraian mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan dan petitum Pemohon," tutur dia.

Kemudian, lanjut Petrus, hal yang paling dalam sengketa di MK adalah Pemohon harus dapat membuktikan adanya kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan KPU sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan dan hasil perhitungan suara versi Pemohon. Untuk membuktikan adanya selisih suara yang sangat memengaruhi perolehan suara, kata dia, harus dapat dibuktikan dengan surat, saksi yang menerangkan seberapa banyak selisih suara dan di lokasi TPS-nya.

"Manakala dapat dibuktikan adanya selisih suara tetapi jumlahnya tidak memengaruhi perolehan suara paslon 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin), yang dapat diandaikan misalnya Pemohon dapat membuktikan adanya kecurangan 5 juta suara dari 17 juta selisih dengan paslon 01 maka selisih 5 juta suara tak berpengaruh apapun. Dengan kata lain MK memutuskan benar ada selisih suara 5 juta maka perolehan suara paslon 01 dikurangi dengan paslon 01 masih tetap unggul 12 juta suara," terang Petrus.

Dalam petitum, kata Petrus, Pemohon pun harus jelas yaitu menyatakan membatalkan ketetapan KPU tentang perolehan suara dan hasil perhitungan suara yang benar versi Pemohon. Jika dalam putusan MK menyatakan perhitungan Pemohon yang benar, maka harus dapat dilihat apakah selisih suara tersebut dan mengurangi perolehan suara paslon 01 serta suara paslon 02 melebihi perolehan pasangan .

"Petitum Pemohon di luar kedua hal tersebut misalnya menyatakan pasangan calon 01 didiskualifikasi adalah di luar kewenangan MK dan sudah pasti ditolak. Dalam menyajikan perolehan selisih suara Pemohon harus membuat tabel versi Pemohon yang tentunya harus didukung bukti di TPS, bukan dari print media online,"pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com