Penuhi Panggilan, Permadi Siap Jalani Pemeriksaan

Penuhi Panggilan, Permadi Siap Jalani Pemeriksaan
Politisi senior Permadi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / CAH Senin, 27 Mei 2019 | 12:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi senior Permadi, memenuhi panggilan penyidik terkait laporan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, hari ini. Pemeriksaan itu, terkait pernyaaan Permadi soal revolusi yang rekaman videonya viral di jagat maya.

"Ini untuk kedua kali diperiksa oleh siber Polda (Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya). Dulu belum selesai, sekarang disambung lagi. Masih tentang ceramah saya di gedung DPR," ujar Permadi, di Polda Metro Jaya, Senin (27/5/2019).

Dikatakan Permadi, dirinya siap menjalani pemeriksaan lanjutan tentang pernyataannya soal revolusi itu.

"Ya yang revolusi dan macam macam. Ya harus siap. Diperiksa polisi siap tidak siap harus menghadap," ungkap Permadi.

Permadi menyampaikan, maksud pernyataannya soal revolusi tidak mengarah kepada tindakan makar.

"Ya bukan. Saya nggak pernah makar. Kalau menurut saya nggak apa-apa, orang zaman Bung Karno semua rakyat disuruh revolusi. Revolusi yang saya maksud kan revolusinya Bung Karno, yang multikompleks, revolusi mental. Bung Karno menyebut revolusi mental. Mental harus diubah dari mental orang yang dijajah menjadi tidak, menjadi bangsa yang berdikari. Itu harus. Revolusi politik, revolusi ekonomi, revolusi budaya, revolusi industri, semua macam, multikompleks. Termasuk revolusi luar negeri," kata Permadi.

Sebelumnya, polisi membuat laporan model A, terkait beredarnya rekaman video berisi pernyataan Permadi soal revolusi yang dinilai mengajak makar, dalam suatu diskusi atau rapat. Kasus itu, ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan Stefanus Asat Gusma juga membuat laporan yang tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/2885/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, terkait kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau tindak pidana terhadap diskriminasi ras dan atau tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP Junto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 Junto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

Selain Stefanus, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta Josua Viktor, juga membuat laporan yang sama terhadap Permadi. Laporannya teregister dalam nomor: LP/2890/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.



Sumber: BeritaSatu.com