Pakar: Pernyataan Bambang Widjojanto Menunjukkan Kebuntuan Berpikir Yuridis

Pakar: Pernyataan Bambang Widjojanto Menunjukkan Kebuntuan Berpikir Yuridis
Pakar hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Liona Nanang Supriatna. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Rabu, 29 Mei 2019 | 11:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subijanto dan Sandiaga S Uno, Bambang Widjojanto menunjukkan gejala umum terjadinya kebuntuan berpikir yuridis yang dialami oleh para advokat di Indonesia. Selain itu, pengacara jangan melibatkan emosi pribadi dalam menyelesaikan masalah hukum.

Pandangan itu disampaikan pakar hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Liona Nanang Supriatna di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Liona, yang juga alumni program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto tentang yang menilai Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Dia juga mengomentari pernyataan Bambang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kalkulator dan bagian dari rezim korup jika tidak mengabulkan permohonannya. “Hal ini menunjukkan bahwa tim advokat yang dinahkodai oleh Bambang mengalami kebuntuan berpikir yuridis dalam pengajuan gugatan ke MK,” ujar Liona.

Liona juga menegaskan bahwa sebagai advokat, Bambang seharusnya tidak melibatkan emosi pribadi, karena masalah hukum yang dihadapi oleh kliennya bukan masalah pribadi. Oleh karena itu, ujar dia, advokat harus memiliki kejernihan berpikir yuridis, menjauhkan dari dari keterlibatan emosi pribadi, sehingga argumentasi hukumnya dapat diterima dan dicerna oleh awam sekali pun.

“Pengacara juga seharusnya menghilangkan kecenderungan menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara yang ditangani,” ujar Presiden Bandung Lawyers Club dan Ketua Sarjana Hukum Indonesia itu.

Kebuntuan berpikir yuridis itu, kata Liona, jika dibiarkan akan mengakibatkan keterbelakangan nalar hukum dalam mempertahankan argumentasi hukum. Karena itu, advokat diharapkan memegang teguh Kode Etik Advokat, menghormati rekan sejawat, menghormati penegak hukum lainnya, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Terlebih lagi, kata dia, MK adalah benteng terakhir penjaga keadilan dan penjaga konstitusi, karena sifat putusannya terakhir dan mengikat (final and binding).

“Advokat adalah profesi hukum yang nofficium nobile atau profesi yang mulia dan terhormat, seperti yang ditegaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan disusun Komite Kerja Advokat Indonesia pada 23 Mei 2002. Kode etik itu menegaskan bahwa dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik,” ujar Liona.

Dikatakan pula, pernyataan Bambang bahwa MK sebagai “Mahkamah Kalkulator” dan bagian dari rezim yang korup tanpa bukti dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan yang meragukan independensi dan integritas MK bertentangan dengan Kode Etik Advokat itu sendiri.



Sumber: Suara Pembaruan