Eggi Sudjana Cabut Permohonan Praperadilan

Eggi Sudjana Cabut Permohonan Praperadilan
Eggi Sudjana memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan makar, di Mapolda Metro Jaya, Senin, 13 Mei 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / AMA Rabu, 29 Mei 2019 | 12:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Eggi Sudjana mencabut permohonan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan makar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Kuasa hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni mengatakan, pihaknya mengajukan pencabutan atas permohonan praperadilan dengan nomor perkara 51/Pid/Pra/2019/PN Jakarta Selatan.

"Kami mohon kiranya agar permohonan pencabutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register nomor 51/Pid/Pra/2019/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 10 Mei 2019, dapat dipenuhi oleh majelis hakim yang mulia," ujar Pitra Romadoni, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Merespon hal itu, Hakim Tunggal Ratmoho menyampaikan, mengabulkan surat permohonan pencabutan praperadilan itu.

"Kita sudah sama-sama mendengar tentang pencabutan perkara praperadilan. Dengan ini saya sebagai hakim tunggal menyatakan bahwa permohonan ini dikabulkan pada hari ini 29 Mei 2019," ungkap Ratmoho.

Seusai sidang, Pitra Romadoni menyampaikan, pencabutan permohonan praperadilan merupakan kesepakatan bersama antara tim kuasa hukum dengan Eggi, untuk mengedepankan upaya persuasif dalam menyelesaikan masalah ini.

"Kita ingin bikin hubungan harmonis dengan Polri, kita selalu mengedepankan upaya persuasif dalam menyelesaikan permasalahan ini tanpa adanya perlawanan hukum. Karena kita percaya kinerja Polri, Promoter, Profesional, Moderen, Terpercaya. Kita lebih ke komunikasi persuasif secara penegak hukum antara penegak hukum antara advokat dan Polri. Karena kita selaku advokat ya, penegak hukum. Karena terhadap kasus bang Eggi ini adalah bukan kasus yang serius, adalah kasus yang biasa-biasa saja atau enteng-entengan. Ini tidak makar lah, karena beliau hanya berpendapat yang diatur undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 28 e ayat 23 dan Undang-undang Dasar 1945. Jadi pencabutan hari ini adalah keputusan tim bersama kawan-kawan atas persetujuan klien kami, doktor Eggi Sudjana," kata Pitra Ratmoho.



Sumber: BeritaSatu.com