Mendikbud Pastikan Penerimaan Siswa Baru Gunakan Skema Zonasi

Mendikbud Pastikan Penerimaan Siswa Baru Gunakan Skema Zonasi
Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / CAH Rabu, 12 Juni 2019 | 08:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun ajaran baru 2019/2020 akan berlangsung pada awal Juli mendatang. Biasanya Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) selalu diwarnai masalah karena semua orang tua ingin anaknya menempuh pendidikan di sekolah favorit dengan segala cara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, PPDB tahun ini tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, yakni, mengunakan skema zonasi yakni 90 persen PPDB berdasarkan jarak tempat tinggal siswa.

Untuk mengantisipasi segala pelanggaran dan kecurangan pada PPDB 2019 ini, Muhadjir menuturkan, skema zonasi untuk tahun ini peraturannya semakin ditegakkan. Dalam hal ini, Kemdikbud telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk menginstruksi kepala daerah menjalankan PPDB sesuai dengan petunjuk teknis(juknis)dari Kemdikbud.

“Kemdikbud telah mengantongi peta daerah dengan titik rawan PPDB. Tentu saja kita tidak bisa andalkan pemerintah pusat karena itu kerja sama dengan pemerintah daerah itu melalui Kemdagri. Saya minta kesadaran dari pemerintah daerah untuk tegakkan aturan yang sudah ada karena dari peraturan itu insya allah penyelenggaran pendidikan kita akan semakin baik, berkualitas dan bersih dari praktik enggak baik,” kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),Jakarta, Selasa (11/6).

Selanjutnya, Muhadjir menuturkan, apabila ditemukan praktik pelanggaran seperti jual beli kursi dan lainnya akan ada sanksi. Pasalnya, PPDB ini telah ditandatangani antara Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri(Mendagri) sehingga lebih mudah menjalankan PPDB secara zonasi.

Muhadjir juga menuturkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemantaun kesiapan PPDB 2019 melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di seluruh provinsi. “Kami melakukan teleconference denga kepala LPMP seluruh Indonesia untuk memastikan sampai berapa jauh persiapan untuk penerimaan siswa didik baru yang berbasis pada zonasi sudah terlaksana di daerah-daerah,” kata Muhadjir

Sementara itu, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kemdikbud, Khamim mengatakan, khusus untuk SD, Kemdikbud dan LPMP melakukan bimbingan teknis alias intervensi kepada kurang lebih 1.070 sekolah untuk menjalankan zonasi berdasarkan peta zonasi yang telah dibuat pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga paling tidak disetiap kabupaten dan kota ada dua atau tiga SD yang mendapatkan pembinaan mutu berbasis zonasi.

Adapun materi yang akan diberikan Kemdikbud kepada sekolah yang mendapatkan intervensi di antaranya meliputi penguatan proses pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan kriteria sekolah yang akan mendapatkan bimbingan teknis yakni mereka telah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP).

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud, dari sejumlah 148.805 SD di seluruh Indonesia yang terdaftar baru sekitar 30,1% atau sebanyak 44.776 sekolah saja yang telah memenuhi SNP.

Oleh karena itu, Khamim berharap setelah dilakukan intervensi nantinya akan ada peningkatan jumlah sekolah-sekolah yang kemudian memenuhi SNP, paling tidak mendekati atau menuju ke sana.

“Diharapkan nanti bisa bertambah. Kemudian nanti sekolah yang diintervensi ini bisa mendesiminasikan kepada sekolah lainnya yang berada di dalam satu zona yang sama. Namun sebelum sekolah yang terintervensi tersebut dapat mendesiminasikan kepada sekolah yang lainnya, Kemendikbud akan melakukan kunjungan terlebih dahulu untuk mengecek kelayakannya,” kata Khamim.

Dia menjelaskan, setiap sekolah akan mendapatkan bantuan anggaran untuk satu semester pertama. Bantuan tersebut akan diberikan sesuai anggaran yang ada. Kemudian jika pembinaan telah selesai dilakukan maka akan dilanjutkan kepada sekolah-sekolah lainnya. Sehingga pemerataan percepatan pendidikan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Targetnya, ada pertumbuhan sebesar prosentase setiap tahun antara 10-15 persen. Sehingga dalam lima tahun masa pemerintahan yang baru nanti jumlah sekolah dasar yang telah memenuhi SNP sudah mencapai target 100 persen. Khamim menegaskan target pemerataan percepatan penddikan di jenjang SD dapat dilakukan secara berkesinambungan jika terjadi sinergitas antara Kemeikbud dan pemerintah kabupaten dan kota.



Sumber: BeritaSatu.com