Bawaslu: BPN Tidak Pernah Komplain soal Status Jabatan Ma'ruf Amin

Bawaslu: BPN Tidak Pernah Komplain soal Status Jabatan Ma'ruf Amin
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan saat menyerahkan berkas terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 12 Juni 2019 | 21:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bawaslu Abhan menuturkan bahwa pihaknya tidak pernah menerima laporan atau komplain dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) soal status jabatan Cawapres 01 Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Abhan mengakui sampai tahapan akhir rekapitulasi belum ada laporan ke Bawaslu.

"Sampai kemarin rekapitulasi akhir tidak ada komplain atau laporan BPN kepada Bawaslu terkait posisi pak Ma'ruf Amin," ujar Abhan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Bawaslu, kata Abhan memang pernah menangani dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU terhadap caleg DPR RI Gerindra Mirah Sumirat. KPU menyatakan Sumirat tidak memenuhi syarat (TSM) untuk masuk DCT karena tidak mengundurkan diri anak perusahan BUMN.

Namun, Bawaslu menyatakan Sumirat MS karena menilai anak perusahaan BUMN bukan perusahaan BUMN sehingga Sumirat tidak termasuk pegawai BUMN yang harus mengundurkan diri jika nyaleg.

"Memang mengacu pada kasus Sumirat, saat itu dinyatakan TMS oleh KPU, kemudian mengajukan penanganan administratif ke Bawaslu dan kami nyatakan memenuhi syarat, jadi sampai situ saja. Untuk kasus yang ini (Ma'ruf) kami belum mendapat laporan," jelas dia.

Meskipun demikian, Abhan enggan menyatakan bahwa Ma'ruf Amin melanggar atau tidak Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena menjabat

Dewan Pengawas Syariah di dua anak perusahaan BUMN. Jika mengacu pada kasus Sumirat, kata dia, seharusnya pejabat atau karyawan di anak perusahaan BUMN tidak perlu mengundurkan diri.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan Bawaslu belum memberikan keterangan soal status jabatan Ma'ruf Amin dalam jawaban tertulisnya yang diserahkan ke MK. Pasalnya, keterangan yang disampaikan Bawaslu masih berdasarkan permohonan awal Prabowo-Sandi yang belum mempersoalkan status jabatan Ma'ruf Amin.

"Tapi apapun alat bukti yang diajukan tentu sah saja sebagai bagian pembuktian. Jika memang menyangkut Bawaslu, maka Bawaslu akan memberikan keterangan," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com