Dituduh Kubu 02 Gelembungkan Suara, Ini Kata KPU

Dituduh Kubu 02 Gelembungkan Suara, Ini Kata KPU
Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah) bersama (dari kiri) Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, berfoto bersama usai memberikan pernyataan pers terkait putusan Bawaslu atas pencalonan Oesman Sapta Odang di DPD di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 12 Juni 2019 | 22:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tuduhan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo-Subianto terkait penggelembungan dan pencurian suara Pilpres yang mencapai angka 16,7 juta sampai 30,4 juta suara. Dugaan penggelembungan ini dinyatakan Prabowo-Sandi dalam lampiran perbaikan permohonan sengketa perselisihan pemilu (PHPU) Pilpres yang sudah teregistrasi di MK.

"Tuduhan pengelembungan suara sebanyak 17 juta suara (atau lebih) sungguh tidak dapat diterima," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam keterangannya, Rabu (12/6/2019).

Wahyu menegaskan bahwa semua proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan KPU sudah berpedoman pada prinsip independensi, profesional, dan transparan. Bahkan, kata Wahyu, KPU selalu membuka ruang bagi partisipasi masyarakat.

"Dalam rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, KPU kabupaten/Kota, KPU provinsi dan KPU RI, saksi paslon 02 tidak pernah berkeberatan dan mengajukan data pembanding terkait dengan selisih perolehan suara," tandas dia.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan KPU akan membantah tuduhan Prabowo-Sandi di MK. Bantahan tersebut, kata Wahyu akan disampaikan melalui bukti dan data pendukung yang akurat dan otentik.

"Oleh karena itu, KPU siap menghadapi tim hukum Paslon 02 dalam persidangan PHPU di MK dengan bukti dan data dukung yang lengkap," pungkas dia.

Pada angka 218 lampiran perbaikan permohonan sengketa PHPU Pilpres, disebutkan pemohon (Prabowo-Sandi) meyakini ada kecurangan pemilu yang membuat terjadinya penggelembungan dan pencurian suara yang jumlahnya antara 16.769.369 sampai dengan 30.462.162 suara dan hal tersebut sangat berpengaruh dan merugikan perolehan suara dari Pemohon.

Karena itu, Prabowo-Sandi meminta MK memerintahkan termohon (KPU) untuk mengonfirmasi fakta penggelembungan suara dengan cara membandingkan DPT sesuai penetapan yang sah dari termohon, seluruh jumlah TPS, suara sah dan tidak sah serta rekap seluruh daftar hadir khususnya seluruh provinsi di Pulau Jawa, seluruh provinsi di Sumatera, seluruh provinsi di Kalimantan, di provinsi Bali, Provinsi NTB, provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara serta provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk dapat membuktikan bahwa pemilu dilakukan secara bebas, rahasia, jujur dan adil.



Sumber: BeritaSatu.com