Kuasa Hukum KPU Beberkan Kelemahan Gugatan Prabowo-Sandi

Kuasa Hukum KPU Beberkan Kelemahan Gugatan Prabowo-Sandi
Ketua KPU Arief Budiman (keempat kanan), Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kanan), Evi Novida Ginting Manik (kedua kanan), dan Ilham Saputra (kanan) menunjukkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 12 Juni 2019 | 23:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Kuasa Hukum KPU dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres, Ali Nurdin, membeberkan sejumlah kelemahan dari gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, kata Ali, Prabowo-Sandi sebagai pemohon tidak menyebutkan secara tegas lokus terjadinya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, masif, dan sistematis (TSM).

"Untuk permohonan sekarang hampir tidak ada (lokus). Tidak khusus disebut secara tegas oleh pemohon," ujar Ali di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Hal ini, kata Ali, berbeda dengan permohonan yang disampaikan kubu Prabowo pada Pemilu tahun 2014 lalu. Pada saat itu, Ali yang juga menjadi kuasa hukum KPU, mengatakan lokus yang dipersoalkan jelas dan banyak, sekitar hampir 300 daerah pemilihan (dapil) atau kabupaten/kota.

"Pemohon menyebut sumir di 34 provinsi. Karena sumir di 34 provinsi ya semua kami persiapkan. Kalau nanti muncul dari TPS (tempat pemugutan suara) mana yang dipersiapkan, kita sudah siap," tandas dia.

Kedua, kata Ali sejumlah dalil yang digunakan kubu Prabowo-Sandi adalah dalil yang pernah dipersoalkan pada Pemilu 2014, seperti dugaan kecurangan pemilu secara TSM. Namun, KPU dan tim kuasa hukumnya bisa membuktikan jika tidak ada kecurangan TSM pada Pemilu 2014.

"Apalagi sekarang dalil pelanggaran TSM kan sama sekali tidak melibatkan KPU. KPU tidak dituduh curang bersama pihak terkait dalam permohonannya (permohonan Prabowo-Sandi)," ungkap dia.

Ketiga, lanjut Ali, Probowo-Sandi juga tidak menuduh ada perhitungan salah dari KPU. Menurut Ali, secara tidak langsung Prabowo-Sandi mengakui jika hasil penghitungan KPU terkait hasil pemilu adalah benar.

"Lantas kalau menuduh sistem penghitungan (situng) KPU curang, apa urusannya sama perolehan suara? Toh ada 810.000 TPS," tegasnya.

Keempat, Ali menilai sulit bagi MK memenuhi permintaan Prabowo-Sandi untuk mendiskualifikasi paslon capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut dia, diskualifikasi paslon bisa terjadi dengan dua syarat, yakni adanya kasus soal syarat calon dan soal pelanggaran yang TSM yang mengancam demokrasi.

"MK hanya satu kali yang memutuskan dengan dasar TSM yang mengancam demokrasi, yaitu Pilkada di Kotawaringin Barat, karena ada ancaman dan intimidasi yang menimbulkan akibat masyarakat tidak bisa lagi menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Sekarang ada enggak? Kalau di Kotawaringn Barat kan ada ancaman itu dan itu massal dianggapnya, banyak kepala daerah diancam. Kalau pilpres ini kan daerah mana yang diancam menggunakan hak pilih atau merasa tidak bebas? Kan tidak ada," jelas dia.

Kelima, kata Ali, pihaknya sudah memetakan tiga tuduhan yang disampaikan Prabowo-Sandi kepada KPU. Menurut dia, KPU sudah dan akan menjawab ketiga tuduhan tersebut dengan data dan bukti yang sudah disiapkan. Ketiga tuduhan tersebut adalah masalah DPT invalid atau ganda, persoalan situng yang bermasalah, dan formulir C7 atau daftar hadir yang dihilangkan.

Menurut Ali, KPU sudah bekerja benar sehingga bisa menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan mudah.

"Misalnya yang 17,5 juta pemilih yang tanggal lahirnya sama. Itu kan bukan rekayasa. Itu kan real. Ada buktinya. Kenapa? Karena banyak orang lahir pada tahun dulu yang tidak tahu kapan tanggal dan bulan lahir. Sehingga itu dimasukkan sebagai pemilih yang lahir tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Dalam Pemilu 2014 juga ada kok, bahkan jumlahnya lebih tinggi," terang dia.

Terkait situng, Ali menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi dasar bagi KPU dalam menetapkan hasil perolehan suara. KPU, kata dia, menggunakan rekepitulasi berjenjang dari kecamatan hingga KPU RI untuk menetapkan hasil perolehan suara.

"Kalau formulir C7 nggak ada kok, kan semua masuk kotak suara. Tidak ada yang di luar kotak. Yang dibilang di Sidoarjo kan tidak jelas di TPS mana," pungkas Ali.

Kelemahan yang gugatan Prabowo-Sandi yang diungkapkan Ali merupakan kelemahan gugatan atau permohonan yang didaftarkan pada 24 Mei 2019 lalu. KPU belum menerima salinan resmi dari MK hasil perbaikan permohonan Prabowo-Sandi dan masih menunggu sikap MK apakah akan menerima hasil perbaikan permohonan Prabowo-Sandi. 



Sumber: BeritaSatu.com