Ketua MK Sebut Alasan Peluang Putusan Sengketa Pilpres Sebelum 28 Juni

Ketua MK Sebut Alasan Peluang Putusan Sengketa Pilpres Sebelum 28 Juni
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / CAH Kamis, 13 Juni 2019 | 10:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman mengungkapkan, terbuka kemungkinan majelis hakim MK memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres sebelum tanggal 28 Juni 2019. Anwar mengatakan bahwa 28 Juni merupakan waktu paling lama MK memutuskan sengketa yang diajukan Prabowo-Sandi.

"Tentu sangat bisa (lebih cepat dari tanggal 28 Juni), tergantung dari para pihak. Tanggal 28 Juni itu kan paling lambat," ujar Anwar di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2019, hakim MK mempunyai waktu paling lama 14 hari kerja untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa PHPU Pilpres sejak perkara diregistrasi di MK. Karena sengketa Prabowo-Sandi diregistrasi pada 11 Juni 2019, maka 14 hari kerja jatuh pada 28 Juni 2019.

Menurut Anwar, putusan tersebut bisa dilakukan sebelum tanggal 28 Juni sangat tergantung pada kesiapan para pihak yang terlibat dalam PHPU Pilpres. Kesiapan tersebut menyangkut alat bukti, saksi, ahli dan dalil-dalil serta argumentasi dari para pihak.

"Para pihak menyiapkan jawaban, bukti, saksi ahli dan diberi kesempatan yang sama," ungkap dia.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa putusan MK sangat tergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena itu, kata dia, alat bukti-alat bukti yang disiapkan Prabowo-Sandi sebagai pemohon, KPU sebagai termohon, Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan, sangat menentukan keputusan para hakim MK.

"Tergantung fakta-fakta persidangan, termasuk alat buktinya. Nanti kita lihat," tandas dia.

Jika mengacu pada jadwal yang diatur dalam PMK, maka MK akan menggelar sidang perdana pada 14 Juni mendatang. Pada sidang perdana, MK akan mendengarkan pokok permohonan Prabowo-Sandi dan pengesahan alat bukti pemohon. Kemudian, MK akan melakukan pemeriksaan persidangan pada 17 Juni hingga 24 Juni. Pada pemeriksaan persidangan ini, MK akan memeriksa alat bukti para pihak termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak.

Lalu, sembilan hakim MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 25 Juni hingga 27 Juni 2019. RPH merupakan waktu bagi hakim MK untuk memutuskan sengketa tersebut. Hasil dari RPH akan dibacakan paling lama pada 28 Juni 2019.



Sumber: BeritaSatu.com