Menuai Protes, Ganjar Minta Penerimaan Siswa Baru lewat Sistem Zonasi Dievaluasi Lagi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menuai Protes, Ganjar Minta Penerimaan Siswa Baru lewat Sistem Zonasi Dievaluasi Lagi

Kamis, 13 Juni 2019 | 15:01 WIB
Oleh : Stefi Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan Mendikbud untuk mengevaluasi bahkan mengubah mekanisme dan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2019.

Hal itu menyusul banyaknya protes masyarakat terkait sistem zonasi serta kuota anak berprestasi pada PPDB untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dinilai terlalu sedikit, yakni 5 persen.

"Saya setiap hari ditanya masyarakat terkait PPDB online ini. Mereka bertanya soal zonasi serta minimnya tempat bagi siswa berprestasi karena kuota yang disediakan hanya 5 persen. Maka tadi malam saya menggelar rapat dengan Dinas dan saya telpon langsung pak Menteri Pendidikan terkait masalah-masalah ini," kata Ganjar, di Semarang, Kamis (13/6/2019).

Menurut Ganjar, setelah dicermati, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB masih menimbulkan persoalan di masyarakat. Karena penerapan zonasi dengan kuota 90 persen dan jalur prestasi hanya 5 persen, maka banyak siswa cerdas yang telah menyiapkan diri untuk masuk sekolah yang diinginkan, terkendala aturan itu.

Menurut Ganjar, Jawa Tengah berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar melakukan perubahan terhadap sistem PPDB itu. Salah satunya, agar siswa yang memiliki prestasi mendapatkan keleluasaan untuk memilih sekolah yang diinginkan.

"Ini sebagai penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Kalau kuota jalur prestasi hanya 5 persen, menurut saya itu terlalu sedikit. Kalau bisa dinaikkan lah, saya usul boleh tidak kuota jalur prestasi diubah dari 5 persen menjadi 20 persen. Kalau bisa 20 persen, maka mereka yang berprestasi, yang sekolahnya niat, ujian belajar sungguh-sungguh, mereka mendapatkan pilihan sekolah melampaui zonasi yang sudah ditetapkan," tegasnya.

Selain terkait penambahan kuota jalur berprestasi, Ganjar juga mempersoalkan aturan bahwa yang tercepat mendaftar akan mendapatkan prioritas. Menurutnya, aturan itu tidak fair dan akan mempersulit masyarakat.

"Sekarang kan rumusnya cepet-cepetan, kalau itu masih digunakan, ya akan terjadi gejolak di masyarakat. Mengatasi persoalan ini harus ada perubahan peraturan. Contoh saja di SMA 3 Semarang, itu kalau sistemnya cepet-cepetan, dalam hitungan menit saja itu sudah penuh kuotanya. Yang tidak masuk kan pasti nggondok (jengkel)," tegasnya.

Dia melihat adanya beberapa daerah yang berbeda dalam penerapan mekanisme PPDB online. Di beberapa daerah, mekanisme zonasi dalam PPDB 2019 lebih melunak dan tidak sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018.

"Maka tadi malam saya usul ke Pak Menteri, daripada berbeda-beda seluruh Indonesia, bagaimana kalau digelar evaluasi dan rakor bersama untuk menyamakan persepsi. Alhamdulillah direspon cepat oleh Pak Menteri, hari ini jam 14.00 WIB Kementerian menggelar rakor (rapat koordinasi) soal ini," jelasnya.

Ganjar berharap, dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, pihak Kementerian dapat mengevaluasi untuk melakukan perbaikan. Sehingga, pada saat PPDB online SMA dilaksanakan serentak pada 1 Juli nanti, tidak ada gejolak di masyarakat.

"Harapan kita agar tidak terjadi satu sistem yang merugikan masyarakat, orang tua dan anak-anak. Dan pemerintah harus memastikan bahwa seluruh anak harus mendapatkan sekolahan. Itu harus," tambahnya.

Apabila usulan dari Jateng terkait penambahan kuota jalur prestasi dan usulan terkait tata cara pendaftaran tersebut diakomodasi, maka secara otomatis akan ada perubahan peraturan gubernur (pergub) soal PPDB. Ganjar mengatakan hal itu bukan perkara sulit dan bisa langsung dieksekusi.

"Kalau usulan kami diakomodaai, maka soal pergub gampang itu, bisa diganti. Itu bisa cepat karena hanya saya. Saya juga sebenarnya sudah menyiapkan plan B jika usulan ini diterima, yakni hanya dengan menambahkan pasal khusus dalam pergub. Itu sudah kami siapkan," jelasnya.

Selain menunggu hasil rakor, Ganjar juga membuka lebar aduan dan masukan dari masyarakat terkait PPDB online melalui kanal media sosial miliknya. Ia berharap, akan ada masukan dari masyarakat terkait sistem ini.

"Silakan kalau masyarakat memiliki masalah terkait PPDB dapat lapor saya, bisa lewat Twitter, Instagram, Facebook atau aplikasi laporgub. Saya tunggu masukannya mulai hari ini sampai lima hari ke depan," tegasnya.

Seperti diketahui, PPDB Online 2019 berbeda dengan PPDB Online 2018. Perbedaan mencolok terjadi pada penerimaan SD, SMP dan SMA karena menerapkan mekanisme zonasi. Sementara, PPDB SMK tidak menggunakan mekanisme zonasi, karena penerimaan masih berdasarkan nilai ujian.

Dalam mekanisme itu, syarat penerimaan siswa tidak mempertimbangkan aspek nilai Ujian Nasional (UN), melainkan jarak terdekat siswa dengan sekolah. Aspek nilai UN hanya digunakan untuk siswa yang menempuh jalur prestasi.

Rinciannya, kuota untuk siswa yang masuk dalam zonasi sekolah sebesar 90 persen, sisanya untuk jalur prestasi sebesar 5 persen dan jalur perpindahan orang tua wali sebesar 5 persen. Aturan tersebut menuai protes masyarakat, termasuk di Jawa Tengah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bahar bin Smith Dituntut 6 Tahun Penjara

Hal yang memberatkan adalah terdakwa pernah dihukum akibat melakukan sweeping pada tahun 2012 silam.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Depresi Pisah dengan Suami, Wanita Ini Nekat Susuri Jalan Tol

Saat diamankan petugas, SF hanya menunjukkan kartu keluarga, dan tidak memiliki SIM maupun STNK.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Polda Jatim Tingkatkan Pengamanan Jelang Sidang di MK

Polda Jatim tak akan melakukan sweeping seperti menjelang aksi 22 Mei lalu.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Tidak Nyaman Proses Purnawirawan, Kapolri: Semua Sama di Muka Hukum

Kata Tito, hukum harus ditegakkan karena ada prinsip hukum equality before the law atau azas persamaan di muka hukum.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Harga Kopi Biji di Bengkulu Anjlok

Anjloknya harga kopi ini sangat memukul kehidupan petani Bengkulu karena justru terjadi saat memasuki masa panen raya.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Gubernur Jabar Minta Duta Besar Belgia Bantu Pengembangan Ternak Sapi

“Ada sepuluhan lokasi yang sudah siap, mudah-mudahan salah satunya bisa diambil investasi oleh perusahaan dari Belgia,” ujar Ridwan.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Kapolri: Polri Tidak Pernah Katakan Kivlan Zen Dalang Kerusuhan

Kapolri Tito Karnavian menegaskan, Polri tidak menuduh Kivlan Zen sebagai dalang kerusuhann 21-22 Mei 2019.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Jaksa Yakin Muljono Tedjokusumo Palsukan Dokumen

Jaksa yakin Muljono Tedjokusumo memalsukan dokumen tanah di Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

NASIONAL | 13 Juni 2019

Muspida Jabar Imbau Warga Pantau Sidang MK di Rumah

Muspida Jabar mengimbau masyarakat tidak berbondong-bondong datang ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta guna mengikuti sidang sengketa hasil pemilihan presiden.

NASIONAL | 13 Juni 2019

TNI-Polri Antisipasi Skenario Terburuk Pengamanan Sidang PHPU di MK

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyiapkan skenario terburuk pengamanan sidang PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL | 13 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS