IGI Sebut Kebijakan Rotasi Guru ke Daerah Terpencil Tidak Efektif

IGI Sebut Kebijakan Rotasi Guru ke Daerah Terpencil Tidak Efektif
Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / IDS Kamis, 13 Juni 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengatasi kekosongan atau kekurangan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan membuat kebijakan rotasi. Semua guru diwajibkan mengabdi di daerah tersebut dalam waktu yang telah disepakati.

Merespons kebijakan tersebut, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, kebijakan rotasi guru ke daerah 3T ini sangat tidak efektif. Sebab menurutnya, guru perlu mengajar dengan tenang, nyaman, dan bahagia agar ilmu dan akhlak yang ditularkan ke siswa bisa membawa berkah dan bermanfaat.

“Jika guru dikirim ke daerah 3T secara rotasi bagaimana dengan keluarga mereka? Jangan sampai para guru 3T ini mendidik anak orang lain tetapi justru menghancurkan keluarganya sendiri. Mendidik anak orang lain sementara anak sendiri tak jelas pendidikannya,” kata Ramli kepada SP, Kamis (13/6).

Ramli menambahkan, untuk mengatasi kekosongan guru di daerah 3T, IGI telah menyampaikan beberapa usulan kepada Kemdikbud. Namun, usulan tersebut tidak direalisasikan hingga saat ini.

Ada pun usulan tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, kontrak kerja untuk guru 3T jangan hanya lima tahun tapi minimal 20 tahun dan tidak boleh pindah sekolah kecuali dalam zona yang ditetapkan dan tetap dalam 3T.

Pertimbangan kontrak 20 tahun itu adalah, jika kontrak hanya berlaku lima tahun, berarti para guru 3T hanya menunggu putaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) saja. Jika pilkada berlangsung biasanya mereka akan terlibat sebagai tim sukses sehingga lebih mudah membujuk bupati untuk keluar dari daerah 3T.

Apalagi jika guru daerah 3T itu adalah mantan aktivis mahasiswa. Namun, apabila kontrak berlaku 20 tahun, maka kemungkinan besar dia akan bertahan hingga pensiun karena akan berkeluarga dan beranak pihak di daerah 3T tersebut.

“Jika guru terangkat di usia 25 tahun maka berakhir di usia 45 tahun, motivasi untuk pindah kampung sudah sangat kecil. Kontrak lima tahun itu jelas sangat buruk,” jelasnya.

Kedua, dengan waktu yang lama, guru tersebut dapat mendidik calon guru baru dari anak asli daerah 3T agar mampu menjadi guru yang profesional dan andal. Menurut Ramli, jika anak daerah 3T yang dididik, mereka sudah mengenali kampungnya dan sangat mudah beradaptasi. Namun jika anak kota yang dibawa ke daerah 3T, maka ia akan mengajukan beribu alasan untuk kembali ke kota.

Selain itu, Ramli juga mempertanyakan kebijakan rotasi guru ini karena dinilai tidak mempertimbangkan jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang setiap tahun pensiun. Berdasarkan data Kemdikbud 2019, dalam jangka waktu lima tahun ke depan ada 441.133 guru yang akan pensiun. Perinciannya, 2019 (58.628 guru), 2020 (68.621 guru), 2021 (65.973 guru), 2022 (85.650 guru), 2023 (83.841 guru), dan 2024 (78.420 guru). Sedangkan berdasarkan data kebutuhan guru saat ini, Indonesia mengalami kekurangan guru sebanyak 707.324 guru.

“Rentang 2017-2025, ada guru PNS pensiun 544.690. Belum lagi yang jadi pengawas sekolah dan kepala sekolah yang tak punya kewajiban mengajar, belum yang meninggal, mengundurkan diri dan yang pindah ke struktural,” ujarnya.

Diketahui, total guru secara keseluruhan ada 3.017.296 guru yang terdiri dari guru PNS ada 1.483. 265 dengan rincian 104.325 mengabdi di sekolah swasta dan 1.378.940 di sekolah negeri. Sedangkan, total guru bukan PNS atau honorer secara keseluruhan ada 1.534.031 jiwa dengan sebaran 375.825 di sekolah negeri dan 798.206 sekolah swasta.



Sumber: Suara Pembaruan