19 Kabupaten/Kota di Jatim akan Selenggarakan Pilkada Serentak

19 Kabupaten/Kota di Jatim akan Selenggarakan Pilkada Serentak
Polri: Pelaksanaan Pilkada Serentak Berjalan Aman dan Damai ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Aries Sudiono / JEM Kamis, 13 Juni 2019 | 15:25 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Sebanyak 19 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan melaksanakan pilkada serentak pada 2020 mendatang. Ke-19 daerah itu terdiri dari tiga kota yakni, Kota Surabaya, Blitar, dan Pasuruan. Kemudian 16 kabupaten meliputi Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Malang, Ngawi, Mojokerto, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kediri.

“Pemerintah Provinsi Jatim akan mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan kebutuhan anggaran melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) pada tahun ini atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) murni tahun depan. Ini agar kebutuhan dana yang diperlukan penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, dan anggaran pengamanan oleh kepolisian maupun TNI tersedia sesuai kebutuhan,” ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni dalam siaran persnya yang diterima, Rabu (12/6/2019) malam.

Terkait dengan Pilkada Serentak 2020 itu, pihaknya sekitar Agutsus 2019 mendatang akan segera melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Yakni dengan pihak KPU, Bawaslu, Polres, Dandim, Bakesbang dan pemerintahan kabupaten/kota setempat. Selain mendorong kesiapan anggaran, Pemprov Jatim juga akan membentuk Desk Pilkada untuk memantau pelaksanaan pilkada sekaligus memfasilitasi, jika terjadi kendala di daerah.

“Setelah Pilkada Serentak 2020, Jatim akan kembali menghadapi Pilkada Serentak 2024. Mulai dari Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Sejauh ini belum atau tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu serentak,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari ke-19 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak di Jatim itu, tidak ada satupun daerah yang membutuhkan penjabat (Pj) bupati atau wali kota. Sebab, masa jabatan 19 kepala daerah tersebut baru akan berakhir pada tahun 2021.

“Pelantikannya juga baru dilakukan tahun 2021. Jadi, tidak perlu ada penjabat untuk daerah-daerah yang mengikuti pilkada serentak nantinya,” tandas dia. 



Sumber: Suara Pembaruan