TNI-Polri Gelar Apel Pasukan Pengamanan Sidang Sengketa Pilpres

TNI-Polri Gelar Apel Pasukan Pengamanan Sidang Sengketa Pilpres
TNI-Polri menggelar Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis pagi, 13 April 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Bayu Marhaenjati )
Arnold H Sianturi / FER Kamis, 13 Juni 2019 | 17:02 WIB

Medan, Beritasatu.com - Ribuan personel TNI, Polri dan melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melakukan apel konsolidasi Operasi Ketupat dan Apel Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2019 di Lapangan Benteng Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (13/6/2019).

Apel bersama itu langsung dipimpin Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhillah, bersama Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto. Apel bersama itu juga dihadiri pejabat utama Kodam I Bukit Barisan, pejabat Polda Sumut dan perwakilan pemerintahan dan pimpinan penyelenggara pemilu.

"Apel gabungan ini dilakukan untuk persiapan menjaga situasi kamtibmas pascapelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, beberapa waktu lalu. Kita mewaspadai segala potensi meski kondisi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), masih terkendali," ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Adrianto.

Agus mengharapkan, situasi kamtibmas yang sudah aman dan tertib saat ini, bisa terus dipertahankan. Aparat TNI dan Polri akan tepat melanjutkan sinergitas beserta seluruh lapisan masyarakat. "Sehingga, bila situasi aman dan damai membawa ketenangan dan kenyamanan di masyarakat, dan aktivitas tidak terganggu," sebut Agus Adrianto.

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhillah, menyampaikan, TNI dan Polri tetap mengutamakan situasi kamtibmas tetap terjaga. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan turut berperan dalam mencitakan situasi keamanan yang kondusif tersebut.

"Untuk masalah sengketa pemilu sudah dipercayakan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena ini, semua pihak harus memberikan kepercayaan. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak mudah diprovokasi," tegas MS Fadhillah.

 



Sumber: Suara Pembaruan