Sidang Sengketa Pilpres, Kapolri Larang Aksi Massa di Depan MK

Sidang Sengketa Pilpres, Kapolri Larang Aksi Massa di Depan MK
Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 21 Mei 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Carlos Roy Fajarta )
Aichi Halik / AHL Kamis, 13 Juni 2019 | 17:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya tidak akan mengizinkan massa melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) saat berlangsungnya sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK pada Jumat (14/3/2019) besok.

Tito mensinyalir akan ada pergerakan massa menjelang sidang tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak intelijen.

"Untuk saat ini kami melihat bahwa kemungkinan ada, tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak kita perbolehkan di depan MK, karena itu mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan bahkan hak asasi orang lain," kata Tito di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Menurut Tito, larangan itu diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Udang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tito mengaku tidak ingin mengambil risiko jika terjadi kerusuhan setelah belajar dari peristiwa kerusuhan 22 Mei lalu di depan gedung Bawaslu.

"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan," ujar Tito.

Sebelumnya, di media sosial beredar seruan untuk datang ke gedung MK untuk mengawal sidang sengketa Pilpres 2019.



Sumber: BeritaSatu TV