Refly Harun Pesimistis MK Kabulkan Permohonan Prabowo-Sandi

Refly Harun Pesimistis MK Kabulkan Permohonan Prabowo-Sandi
Refly Harun. ( Foto: Antara / Indriarto Eko Suwarso )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 13 Juni 2019 | 21:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku pesimis jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan sengketa perselisihan suara pemilihan umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Pesimisme ini muncul jika MK menangani sengketa PHPU Pilpres ini menggunakan paradigma kuantitatif dan kualitatif.

"Saya bisa mengatakan 99,99 persen permohonan itu akan ditolak," kata Refly dalam diskusi bertajuk "Menakar Kapasitas Pembuktian MK", di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Refly menjelaskan, dalam paradigma kuantitatif, MK akan menilai, memeriksa dan memutuskan soal selisih suara hasil pemilu yang disampaikan pemohon dan termohon (KPU). Dalam konteks ini, kata dia, yang ditekankan adalah soal hitungan-hitungan perolehan suara versi Prabowo-Sandi dan versi KPU.

Refly tidak terlalu yakin, Prabowo-Sandi bisa membuktikan perhitungan KPU salah dengan data otentik seperti yang dimiliki KPU.

"Enggak mungkin ada waktu untuk membuktikan. Kita akan lihat dari permohonan tersebut, apakah kubu 02 menempatkan bukti yang signifikan untuk mengatakan mereka gugur. Saya tidak yakin. Paling gampang kan formulir C1 dan C1 plano. Dan itulah yang akan dihitung ulang," ungkap dia.

Apalagi, lanjut Refly, jika pihak masing-masing membawa alat bukti yang banyak dari tiap-tiap provinsi. Menurut dia, MK tidak mempunyai cukup waktu untuk memeriksa semua alat bukti tersebut dalam waktu 14 hari.

"Kira-kira 14 hari bisa nggak menghitung ulangnya? Sembari mengecek keaslian dokumen itu. Kan tidak bisa kemudian mengecek di tabel, kan keaslian dokumen juga harus dicek. Bukti yang signifikan untuk membuktikan bahwa mereka unggul, paling gampang C1 dan C1 pleno dan itulah yang akan dihitung ulang sembari mengecek keaslian dokumen. Agak susah kalau cuma 14 hari," terang dia.

Permohonan Prabowo-Sandi, kata Refly bakal ditolak jika MK menggunakan paradigma kualitatif yang berpatokan pada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM yang bersifat kumulatif. Pasalnya, Prabowo-Sandi harus membuktikan adanya pelanggaran TSM, yakni melibatkan struktur kekuasaan, dilakukan dengan pola yang sistematis dan masif terjadi di Indonesia.

"Hal yang paling relatif itu masif. Sejauh mana sesuatu itu bisa dikatakan masif. Apakah masif itu harus memenuhi kriteria seluruh Republik Indonesia ini, ataukah satu provinsi bisa dikatakan cukup masif? Kemudian, apakah masif ini mempengaruhi perolehan suara. Jadi, jika MK menggunakan paradigma hitung-hitungan dan TSM yang kumulatif, maka game is over," kata dia.

Namun, Refly mengatakan Prabowo-Sandi mempunyai harapan permohonan dikabulkan jika MK menggunakan paradigma ketiga, paradigma pemilu yang jujur dan adil atau pemilu konstitusional. Paradigma jurdil ini membutuhkan equal playing field atau arena berpemilu yang setara dan adil bagi setiap peserta pemilu.

"Dalam paradigma jurdil ini, MK harus berani dan buat kriteria hal-hal apa saja yang dianggap pemilu itu bisa berdampak tidak konstitusional. Apakah itu money politics (politik uang), pengerahan ASN, apakah itu penggunaan dana-dana haram misalnya, apakah itu macam-macam dan sebagainya," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com