Soal Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi, MK Tentukan Sikapnya Lewat Putusan

Soal Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi, MK Tentukan Sikapnya Lewat Putusan
Ketua MK Anwar Usman memimpin persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / WM Jumat, 14 Juni 2019 | 20:25 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Konstitusi I Gede Palguna menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menentukan sikapnya terhadap perbaikan permohonan Prabowo-Sandi melalui putusan di akhir sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. MK, kata dia, akan membahas perbaikan permohonan tersebut pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dijadwal pada 25 Juni hingga 26 Juni 2019.

"MK akan menentukan sikapnya lewat putusan nanti terhadap persoalan ini," ujar Palguna dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Palguna mempersilakan KPU dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait untuk memberikan pendapat dan tanggapan atas perbaikan permohonan Prabowo-Sandi melalui jawaban tertulis yang disampaikan ke MK paling lama sampai Selasa (18/6/2019) mendatang. Jawaban tersebut akan menjadi pertimbangan MK dalam pengambilan putusan.

"Mahkamah (juga) harus bersikap dan itulah yang kami putuskan dalam RPH nanti,"  katanya.

Lebih lanjut, Palguna mengakui adanya kekosongan hukum dalam kaitan perbaikan permohonan PHPU Pilpres. Hal ini disebabkan salah satunya karena UU Pemilu yang hampir berubah setiap lima tahun sekali. Apalagi UU Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa berdiri sendiri.

"Ini karena ada kekosongan ini, adanya perubahan perundangan-undang ini menyebabkan terjadi hal-hal seperti ini," tutur dia.

Namun, kata dia, UU MK melalui Pasal 86 telah mengantisipasi adanya kekosongan hukum tersebut. Pasal 86 UU MK menyebutkan MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran MK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

"Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan atau kekosongan hukum acara berdasarkan UU ini," kata dia.

Tak hanya itu, kata Palguna, dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 telah menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam PMK ini sepanjang terkait beracara dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan PHPU Pilpres, maka diatur dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH.

"Karena itu, sesuai prinsip memberikan kesempatan yang sama dan menjaga keseimbangan antara pihak, maka termohon dan pihak terkait diberikan kesempatan perbaikan jawaban hingga Selasa mendatang," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com