FAPP Minta MK Tolak Seluruh Permohonan Paslon 02
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

FAPP Minta MK Tolak Seluruh Permohonan Paslon 02

Rabu, 12 Juni 2019 | 16:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komunitas Advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait tidak langsung dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. FAPP meminta MK mendengarkan keterangan mereka dalam PHPU yang diajukan Prabowo-Sandi.

"FAPP merupakan komunitas advokat dari berbagai golongan, suku dan agama meminta MK menolak permohonan Paslon 02, Prabowo-Sandiaga Uno untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard," ujar Juru Bicara FAPP Albert Aries, di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

FAPP, kara Albert, juga mengharapkan MK dapat menyatakan sah dan benar Keputusan KPU Republik Indonesia No. 987/PL/01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemiihan Umum Tahun 2019.

“Kami bersepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI di atas kepentingan golongan/pribadi, dan juga telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2019, serta memiliki kepedulian yang tinggi atas pelaksanaan pemilu yang luber-jurdil. Ini merupakan upaya kami demi tegaknya hukum dan keadilan di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” jelas Albert.

Sementara Saor Siagian, salah satu advokat yang tergabung dalam FAPP, menyebutkan beberapa pertimbangan pihaknya meminta MK menolak permohonan Prabowo-Sandi. Pertama, kata Saor, Pemilu Serentak 2019 merupakan amanat dari Putusan MK No 14/PUUXI/2013.

Sesuai dengan putusan MK tersebut, kata Saor, tujuan pemilu serentak adalah mengurangi pemborosan waktu dan biaya pemilu, mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat, dan mengakomodir hak Warga Negara Indonesia untuk memilih secara cerdas.

"Selain itu, pemilu serentak juga bertujuan membangun peta check and balances dari pemerintahan presidensial sesuai dengan keyakinan dari pemilih itu sendiri, terlepas dari kendala-kendala yang telah terjadi selama pelaksanaan Pemilu, 17 April 2019. Oleh karena itu, Pemilu serentak 2019 tetap patut diapresiasi sebagai suatu kedewasaan Bangsa dan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi," ungkap dia.

Kedua, kata Saor, permohonan Prabowo-Sandi telah melanggar Pasal 75 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, tidak mencantumkan penghitungan hasil pemilu menurut Prabowo-Sandi dan juga telah mencampuradukan kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilu dan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilu.

"Ketiga, Prabowo-Sandi ternyata sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai siapa pelaku dari money politic yang dituduhkan sepihak kepada Paslon 01, siapa penerimanya, kapan, dimana terjadinya, dan berapa jumlahnya, quod non yang dapat mempengaruhi pilihan dari pemilih yang berjumlah signifikan terhadap perolehan suara dari Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu sesuai dengan asas actori incumbit probatio, dalil Prabowo-Sandi haruslah dikesampingkan oleh MK," jelas dia.

Keempat, kata Saor, dalil yang diajukan oleh Prabowo-Sandi terkait hasil pemilu ke MK ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) dan (2) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan bahwa keberatan tersebut sebatas pada hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden (error in objecto).

"Kelima, dalil Prabowo-Sandi mengenai adanya kecurangan kuantitatif dalam pilpres 2019 terkait dengan daftar pemilih tetap adalah mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena secara mutatis mutandis telah terbantahkan dengan telah dilakukannya verifikasi faktual oleh KPU yang dihadir peserta pemilu dan Bawaslu," ungkap dia.

Terakhir, lanjut Saor, dalil Prabowo-Sandi yang menggunakan putusan MK dalam pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dapat diterapkan sebagai preseden atau yurisprudensi dalam permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar.

"Pasalnya, putusan sengketa pilkada-pilkada tersebut tidak serta merta dapat dijadikan ukuran/standar nasional dalam pilpres serta tidak dapat membelenggu kewenangan MK dalam mencari kebenaran nateriil dalam perkara tersebut," pungkas Saor.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Panen Jagung di Pelosok, Pengamat: Bukti 2,3 Juta Ton Ada

Ketersediaan jagung saat ini ternyata dalam kondisi melimpah, seiring panen raya di musim kedua yang terus berlangsung.

NASIONAL | 25 September 2021

Pengganti Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR, Golkar: Itu Hak Prerogatif Airlangga

Hal ini (pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil Ketua DPR) adalah hak prerogratif dari Ketum Partai Golkar.

NASIONAL | 25 September 2021

BPS Anugerahi Kemtan Sebagai Mitra Terbaik Satu Data

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap, Golkar Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Golkar mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menghadapi kasus hukum yang menimpa Azis Syamsuddin

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Satgas Evakuasi Belasan Warga dari Distrik Kiwirok

Evakuasi warga dibagi dalam dua kloter terbang. Kloter pertama terdiri dari 11 warga, tiga anak-anak dan delapan warga dewasa. Kloter kedua enam warga.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya

NASIONAL | 25 September 2021

Gerakan Mobil Masker BNPB Sambangi 4 Klaster Penyelenggara PON Papua

BNPB menurunkan gerakan mobil masker di 4 klaster penyelenggara pertandingan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Eks Bupati Kukar

KPK mendalami dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin terkait dugaan suap eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

DPP Golkar akan segera memproses penggantian Azis Syamsuddin dalam waktu dekat.

NASIONAL | 25 September 2021

Polisi Ringkus Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Aparat Polrestabes Makassar berhasil meringkus seorang pria berinisial K yang diduga kuat telah membakar mimbar Masjid Raya Makassar.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Data Kasus Positif Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 25 September 2021

Data Kasus Positif Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 25 September 2021

BERITA GRAFIK | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings