Kepala BMKG Terpilih Jadi Anggota Dewan Eksekutif WMO

Kepala BMKG Terpilih Jadi Anggota Dewan Eksekutif WMO
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan informasi cuaca arus mudik di aplikasi BMKG, di sela-sela buka bersama media, di Jakarta, Selasa 28 Mei 2019. ( Foto: ari supriyanti rikin )
Ari Supriyanti Rikin / CAH Sabtu, 15 Juni 2019 | 08:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati terpilih menjadi salah satu dari 37 anggota Dewan Eksekutif World Meteorological Organizational (WMO) tahun 2019 - 2023 mewakili RA V (Pasifik Barat Daya).

Terpilihnya Dwikorita ini dilakukan pada Kongres Meteorologi Dunia ke-18 yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, pada 3-14 Juni 2019 dan dihadiri oleh 149 negara.

Dwikorita mengucapkan terimakasih atas dukungan berbagai pihak. Terpilihnya kembali Indonesia pada pemilihan Dewan Eksekutif (DE) WMO yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali tersebut, menandai 12 tahun secara berkelanjutan, Indonesia menduduki posisi Anggota Dewan Eksekutif WMO.

Peran utama DE adalah menetapkan kebijakan-kebijakan serta program-program strategis WMO untuk 4 tahun mendatang (2019 - 2023).

Sebelum terpilih, Kepala BMKG mendapat kepercayaan sebagai pembicara kunci bersama jajaran tokoh dunia di bidang meteorologi, hidrologi dan oceanografi.

Dwikorita mengatakan, untuk mewujudkan keselamatan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pembangunan layanan operasional maritim, sangat diperlukan data meteorologi, oceanografi, vulkanologi dan tektonik, yang terintegrasi dalam suatu sistem yang handal. Selain itu juga mudah diakses dan didukung oleh jaringan komunikasi yang tangguh, tidak akan lumpuh dalam situasi darurat.

"Untuk itu, perlu dilakukan observasi yang terstandar secara digital dan otomatis dengan peralatan yang rutin terpelihara dan terkalibrasi, dan dilakukan sertifikasi bagi para pengolah data untuk merekam memantau multi-data tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6/2019) malam.

Dwikorita menjelaskan, hal itulah yang sering menjadi kendala/tantangan bagi negara-negara berkembang dalam mewujudkannya, karena berbagai keterbatasan baik keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dan dana.

"Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan data terstandar dan berkualitas dengan sistem yang handal maka diperlukan adanya partnership atau kerja sama dengan berbagai pihak antar negara ataupun dengan pihak swasta seperti yang saat ini sedang disiapkan oleh Indonesia," paparnya.

Dwikorita menekankan perlunya penguatan keterlibatan masyarakat dengan menerapkan kearifan dan pengetahuan lokal yang relevan untuk mendukung ketangguhan mereka di kawasan pantai yang rawan bencana.

BMKG pun telah menerima certificate of appreciation yang ditandatangani Presiden WMO, David Grimes, karena keberhasilan dan perannya dalam merealisasikan pilot project pembangunan sistem peringatan dini banjir rob di Indonesia pada Indonesia Coastal Inundation Forecasting System (Ina-CIFS) yang baru saja diluncurkan pada April tahun 2019 ini.

Dengan inovasi itu, membuka peluang kerja sama bilateral BMKG dengan beberapa negara di Afrika dan Amerika Selatan.

"Melalui produk tersebut, BMKG telah diminta untuk memberikan pelatihan atas nama WMO di regional association lainnya, khususnya di negara-negara Chile, Afrika Selatan dan Mozambik," kata Dwikorita.

WMO pun menilai Indonesia telah optimal dalam pengembangan kapasitas di bidang prediksi cuaca numerik dan sekolah lapang iklim untuk petani dan nelayan. 



Sumber: Suara Pembaruan