Pakar: Bambang Widjojanto Bisa Merusak Citra Peradilan

Pakar: Bambang Widjojanto Bisa Merusak Citra Peradilan
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Robertus Wardi / YUD Sabtu, 15 Juni 2019 | 16:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Posisi Bambang Widjojanto atau yang biasa dipanggil BW sebagai pengacara Pasangan Calon (Paslon 02) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dinilai bisa merusak citra peradilan di Indonesia. Hal itu karena BW telah melanggar kode etik advokat.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan di Jakarta, Sabtu (15/6). Ia menilai BW tidak bisa bisa beracara ketika masih menjabat sebagai pejabat pemerintah. "BW kan masih menjabat sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Dia menerima gaji puluhan juta rupiah setiap bulan," kata Jimmy di Jakarta, Sabtu (15/6/2019) siang.

Dia mengemukakan dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat‎ mengatakan bahwa orang atau advokat yang sedang menjabat sebagai pegawai atau pejabat dalam pemerintahan tidak boleh beracara. Saat ini, BW menjadi koordinator kuasa hukum Paslon Prabowo-Sandi. Di sisi lain, BW masih aktif sebagai anggota TGUPP.‎ Dengan dasar itu maka BW tidak tepat menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandi. Jika tetap ingin menjadi kuasa hukum maka harus mudur dari TGUPP.

Dia menilai para pihak yang melaporkan BW ke Peradi tidak bisa dituding untuk menghalangi kegiatan BW membela Prabowo-Sandi. Pelaporan itu sebagai upaya penegakan etika profesi advokat yang ada di dalam aturan.

Jimmy juga mengkritisi pernyataan BW terkait MK bagian dari rezim korup. Hal itu dengan asumsi jika menolak dalil permohonan Prabowo-Sandi.

Menurutnya,‎ BW keliru karena menetpakan dirinya sendiri sebagai pihak yang paling bersih dan antikorupsi. Sikap itu, berbahaya jika ditiru oleh advokat lain.

Jika ‎itu yang terjadi maka citra dunia peradilan dan citra pemikiran masyarakat semakin tidak baik lagi kepada pengadilan. Padahal di satu sisi Indonesia ini negara hukum di mana persoalan-persoalan hukum harus diselesaikan di pengadilan.

"Ketika orang sekelas BW mengatakan seperti itu maka sama saja mengajarkan masyarakat mulai tidak mmpercayai mekanisme-mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Atas perilaku yang tidak terpuji dan melanggar aturan, ‎Jimmy meminta Peradi melakukan pemeriksaan terhadap BW. Ia juga menyarankan Peradi melihat dampak yang terjadi dalam mengambil keputusan terhadap BW.

"Peradi jangan mengambil keputusan yang nantinya dapat merendahkan kode etik advokat. Kalau semua advokat berargumen seperti itu di pengadilan-pengadilan negeri ‘pokoknya kalau hakim tidak mengikuti dalil kami, hakim semua rusak’ nah itu kan rusak negara ini kalau semua menggunakan pemikiran seperti itu. Oleh karena itu Peradi harus mengambil sikap ini persoalan etika dari pernyataan itu supaya tidak diikuti advokat-advokat lain,” tutup Jimmy.



Sumber: Suara Pembaruan