Bacakan Perbaikan Permohonan, Tim Hukum Prabowo Dinilai Langgar Hukum Acara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bacakan Perbaikan Permohonan, Tim Hukum Prabowo Dinilai Langgar Hukum Acara

Sabtu, 15 Juni 2019 | 20:59 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim hukum Prabowo-Sandi dinilai telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan perbaikan permohonan dalam sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung MK, Jumat (14/6/2019). Hal ini lantaran hukum acara MK tidak mengenal perbaikan permohonan gugatan PHPU Pilpres.

"Kalau kita soroti, pemohon, khususnya kuasa hukum pemohon kembali lagi mengulang ketidaktaatan pada hukum acara yang ada," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, kepada SP, Sabtu (15/6/2019).

Bayu mengingatkan, dalam persidangan kemarin, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman telah mempersilakan pihak pemohon dalam hal ini tim hukum Prabowo-Sandi untuk membacakan permohonan bertolak dari permohonan tertanggal 24 Mei. Dengan pernyataan Ketua Majelis Hakim tersebut, tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto seharusnya membacakan permohonan yang diajukan ke MK pada 24 Mei atau permohonan awal. Namun, tim hukum Prabowo-Sandi justru membacakan perbaikan permohonan yang diajukan pada 10 Juni.

"Sayangnya, kuasa hukum pemohon lagi-lagi melakukan pelanggaran terhadap hukum acara dengan tetap membacakan perbaikan permohonan tanggal 10 Juni," katanya.

Hal ini dibuktikan dengan permohonan tim hukum Prabowo-Sandi yang menyinggung mengenai posisi cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin di BUMN, dana kampanye, penggelembungan 22 juta suara dan hal lainnya. Isu-isu tersebut sebelumnya tidak disinggung dalam permohonan awal atau permohonan 24 Mei.

"Sebelumnya tidak ada dalam permohonan awal," katanya.

Tindakan yang dilakukan tim hukum Prabowo-Sandi ini yang kemudian menimbulkan perdebatan di ruang persidangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait menegaskan keberatan mereka atas tindakan tim hukum Prabowo-Sandi yang tetap membacakan perbaikan permohonan.

"Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya sedikit perdebatan agak berputar-putar dan panjang antara pihak termohon, pihak terkait dengan Majelis" katanya.

Bayu menilai, keberatan yang disampaikan KPU dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf merupakan hal yang wajar. Menurutnya, kepastian mengenai permohonan yang menjadi acuan dalam persidangan akan menentukan jawaban kedua pihak tersebut.

"Karena ada perbedaan petitum yang mendasar tujuh ke 15 petitum. Bahkan isu-isu yang lain. Sangat banyak sekali," katanya.

Di sisi lain, Bayu juga menyayangkan ketidaktegasan Majelis Hakim MK terkait tindakan tim hukum Prabowo-Sandi. Bayu menegaskan, sidang perdana kemarin mengagendakan memeriksa kelengkapan, dan kejelasan permohonan serta pengesahan alat-alat bukti. Namun, dengan ketidaktegasan Majelis, justru membuat permohonan menjadi tidak jelas.

"Agendanya memperjelas permohonan. Kalau permohonannya tidak jelas yang mana, ini kan membingungkan termohon dan pihak terkait harus menjawab yang mana," katanya.

Menurut Bayu, Hakim MK seharusnya tidak membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan tim hukum Prabowo-Sandi. Bahkan, Majelis Hakim seharusnya aktif dan bahkan menghentikan pembacaan permohonanan jika dinilai telah melanggar hukum acara.

"Yang harus kita sampaikan ternyata Hakim MK terkesan kemudian sedikit membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Harusnya hakim MK bukan sikap pasif dalam persidangan kemarin. Dia Harusnya aktif. Ketika kemudian pemohon melakukan suatu pelanggaran dengan tidak membacakan (permohonan) yang tanggal 24 (Mei), bisa dihentikan. Apa yang anda (pemohon) lakukan tidak sesuai degan apa yang kami (Majelis) perintahkan tadi. Soal nanti anda ada tambahan-tambahan dalil, ya itu bagian nanti yang bisa dilakukan ketika proses pembuktian. Tapi sekarang anda fokus ke pembacaan permohonan tanggal 24 Mei," tegasnya.

Bayu menjelaskan, dalam persidangan pengujian suatu UU, Majelis Hakim MK biasanya bersikap aktif. Bila ada permohonan yang tidak jelas, Majelis biasanya langsung bertanya mengenai maksud permohonan tersebut. Bahkan, Majelis Hakim tak jarang meminta pemohon tidak memasukan petitum yang bukan kewenangan MK.

Hal ini, menurut Bayu tidak terlihat dalam persidangan kemarin. Padahal, terdapat sejumlah petitum kubu Prabowo-Sandi yang bukan kewenangan MK, seperti pemberhentian seluruh anggota KPU yang merupakan kewenangan DKPP, atau diskualifikasi calon yang merupakan kewenangan Bawaslu.

"Artinya, itu tidak lazim dilakukan oleh Hakim. Kemarin itu sangat pasif. Harusnya di pemeriksaan pendahuluan di persidangan Hakim aktif. Namanya saja memperjelas pokok permohonan, gapai malah tidak jelas kalau dibiarkan," katanya.

Bayu menekankan, untuk menegakan hukum dan keadilan harus berpegang pada hukum acara. Berlaku asas umum yang menyebut untuk menegakan hukum harus dengan aturan hukum. Bayu juga menepis Pasal 55 PMK nomor 4/2018 yang menjadi dasar Majelis Hakim menetapkan jawaban KPU dan Jokowi-Ma'ruf dapat disampaikan pada Selasa (18/6/2019) pagi atau sebelum sidang lanjutan.

Menurutnya, ruang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang memang belum ada seperti yang diatur Pasal 55 tidak dapat menjadi dasar. Hal ini lantaran Pasal 33 sudah menegaskan perbaikan jawaban oleh termohon dan pihak terkait, paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan.

"Ini tidak sesuai dengan pasal 33 PMK 4/2018. Poinnya adalah karena ketidaktegasan sejak awal, berikutnya menjadi problematik. Coba kalau kemarin tegas sejak awal, dengan menyatakan mengacu permohonan 24 Mei dan bila ada tambahan-tambahan anda sampaikan ketika proses pembuktian. Tidak seperti saat ini. Sekali melanggar di awal melanggar berikutnya," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Selasa, Bawaslu Tentukan Sikap Atas Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, pihaknya akan menentukan sikap atas perbaikan permohonan PHPU Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi Selasa depan

NASIONAL | 15 Juni 2019

Diapresiasi, Pernyataan Ketua MK untuk Tepis Tudingan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengapresiasi pernyataan Ketua Majelis Hakim MK

NASIONAL | 15 Juni 2019

Relawan Berjuang Bantu Korban Banjir di Konawe Utara

Relawan harus berjuang hingga mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk pergi-pulang, guna membawa bantuan logistik ke daerah terdampak banjir di Konawe Utara.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Sebut Banyak Pelanggaran dalam Gugatan Prabowo, KPU: Kok Tidak Lapor Bawaslu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengaku aneh dengan perbaikan permohonan sengketa PHPU Pilpres Prabowo-Sandi

NASIONAL | 14 Juni 2019

PBNU: Yang Menolak Pancasila Mencapai 23 Persen

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengungkapkan ada sekitar 23 persen penduduk Indonesia saat ini yang menolak kehadiran Pancasila

NASIONAL | 14 Juni 2019

Penanganan PHPU, KIP Sebut MK Lembaga yang Sangat Terbuka

Komisioner KIP Romanus Ndau Lendong menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang sangat terbuka.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Pemkot Samarinda Perpanjang Status Darurat Banjir

Pemkot Samarinda memperpanjang masa status tanggap darurat banjir hingga sepekan ke depan.

NASIONAL | 15 Juni 2019

KM Nusa Kenari Tenggelam Diduga Karena Kelebihan Muatan

KM Nusa Kenari tenggelam di perairan laut Tanjung Margeta, Alor, NTT pada Sabtu (15/6/2019).

NASIONAL | 15 Juni 2019

Kempupera Bangun Jalan Pintas Mengwitani-Singaraja

pengembangan jalan yang menghubungkan dari Denpasar ke Singaraja tersebut sangat dibutuhkan.

NASIONAL | 15 Juni 2019

Pesta Kesenian Bali Tebarkan Semangat Toleransi

PKB merupakan wujud nyata membumikan nilai-nilai Pancasila.

NASIONAL | 15 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS