Kasus Syafrudin Dinilai Tidak Terkait Sjamsul Nursalim

Kasus Syafrudin Dinilai Tidak Terkait Sjamsul Nursalim
Otto Hasibuan ( Foto: Antara Foto / Prasetyo Utomo )
Yuliantino Situmorang / YS Minggu, 16 Juni 2019 | 14:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dinilai berbeda dan tidak bisa dikaitkan dengan Sjamsul Nursalim (SN). Karena SN telah terikat janji pada pemerintah dalam surat Release and Discharge (R&D) tertanggal 25 Mei 1999 yang diberikan kepadanya. Sedangkan kasus SAT terkait penghapusan utang petambak dan SKL yang tidak melibatkan SN.

Saat SAT belum menjadi ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), R&D diberikan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan BPPN pada masa Glenn MS Yusuf.

Pengacara SN, Otto Hasibuan dalam keterangan tertulis yang diperoleh SP, Minggu (16/6/2019) mengingatkan, kasus penerbitan SKL pada 2004 sesungguhnya tidak berpengaruh karena SN telah menerima R&D dari pemerintah pada 1999, di mana pemerintah membebaskan dan melepaskan SN dari setiap kewajiban lebih lanjut atas penyelesaian pembayaran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah juga mengakui dan setuju tidak akan memulai atau melakukan tuntutan hukum apapun atau menjalankan hak hukum apapun yang dimiliki, bilamana ada, terhadap SN atas segala hal yang berkaitan dengan BLBI.

“Semua penyelesaian BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), telah dipenuhi SN berdasarkan MSAA pada 1999. Caranya melalui pembayaran tunai dan penyerahan aset-aset berupa saham-saham perusahaan kepada pemerintah melalui BPPN, sehingga apa yang terjadi sesudahnya sama sekali tidak ada kaitan dan bukan lagi urusan SN,” kata dia.

Dijelaskan, BDNI telah diambil alih BPPN sejak 4 April 1998. Piutang pada petambak adalah aset yang melekat pada BDNI, maka sejak bank itu diambil alih, SN tidak memiliki kuasa atau kendali apapun terhadap BDNI maupun aset-asetnya. Semuanya berada dalam penguasaan dan pengelolaan BPPN.

“Jadi, kalau di kemudian hari dihapuskan ataupun dijual pemerintah, sudah tidak mungkin bisa dikaitkan lagi ke SN. Menghubung-hubungkan kepada SN sangat tidak masuk akal dan tidak relevan,” tutur dia.

Menurut Otto, syarat dan ketentuan dalam MSAA juga disiapkan sepenuhnya oleh BPPN dan para konsultannya, termasuk semua perhitungan aset dan kewajiban BDNI saat bank tersebut dibekukan operasinya pada 21 Agustus 1998.

“SN hanya menerima semua kondisi yang ditetapkan dalam MSAA,” tambahnya.



Sumber: PR