PPDB 2019

Tidak Ada Perubahan Kuota Jalur Prestasi dan Zonasi

Tidak Ada Perubahan Kuota Jalur Prestasi dan Zonasi
Orangtua dan calon siswa mengantre penyerahan dan pemeriksaan berkas pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin 17 Juni 2019. Kuota PPDB SMA Jawa Barat periode 2019/2020 sebanyak 281.950 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 17 Juni hingga 22 Juni 2019. ( Foto: ANTARA FOTO )
Maria Fatima Bona / EAS Senin, 17 Juni 2019 | 13:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, meski skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 banyak menuai protes dari berbagai pihak, tetapi dia memastikan semua provinsi akan menjalankan PPDB berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Artinya, tidak ada perubahan kuota dalam PPDB 2019, yakni jalur zonasi tetap dengan kuota 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan orang tua wali 5%.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, skema PPDB berbasis zonasi dengan kuota 90% sangat baik diterapkan karena zonasi merupakan solusi untuk pemerataan pendidikan. Skema PPDB berbasis zonasi ini akan berjalan lancar dan seharusnya tak perlu terjadi antrean jika pemerintah daerah (pemda) bisa mengatur sesuai dengan Permendikbud PPDB 2018.

"Jalur prestasi 5% itu tidak akan diperebutkan jika pemda memahami dan menjalankan arah dan tujuan zonasi yakni menjadikan semua sekolah sama baiknya. Semisalnya yang terjadi di Sulsel (Sulawesi Selatan, red) jalur prestasi diberikan khusus kepada orang tertentu seperti para penghafal Alquran," ujarnya kepada Beritasatu.com, Senin (17/6/2019).

Ramli menuturkan, IGI sangat mendukung pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi ini. Sebab, peserta didik masuk sekolah dalam zonasi bisa ditetapkan sebelum ia tamat SD atau tamat SMP karena basisnya adalah domisili.

Selain itu, Ramli menuturkan, jika Pemda mengumumkan bahwa guru-guru terbaik akan ditempatkan di sekolah-sekolah terbelakang dan fasilitas sekolah terbelakang akan menjadi prioritas, maka orangtua tak akan berpikir lagi untuk masuk sekolah unggulan yang memang sudah dihapuskan.

"Hanya mereka yang berpikir sempit, elitis dan egois yang menolak zonasi. Dan hanya pimpinan daerah yang tidak mau bekerja keras meningkatkan kualitas guru dan sarpras sekolah tertinggal yang menolak zonasi," kecam Ramli.

Ramli menyebut, pimpinan daerah yang menolak zonasi adalah pimpinan daerah yang membiarkan mereka yang bodoh tetap bodoh, mereka yang nakal tetap nakal, mereka yang tak terurus tetap tak terurus, dan hanya ingin mencerdaskan yang cerdas, membuat pintar yang sudah pintar, membuat baik yang sudah baik, dan membuat mapan yang sudah mapan.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir melakukan dialog bersama para kepala dinas pendidikan (Kadisdik) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dari setiap provinsi.

Ada pun daerah yang menerapkan kebijakan PPDB di luar skema berdasarkan laporan adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), dan beberapa kabupaten. Ia menuturkan, daerah-daerah tersebut tidak akan mendapat keistimewaan menerapkan skema di luar Permendikbud.

Semua harus mengikuti Permendikbud PPDB 2018 dengan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Sebab, skema zonasi yang banyak menuai protes ini bukan dibuat untuk mempersulit daerah, melainkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Selanjutnya, dia menjelaskan, skema zonasi yang dimaksud adalah melewati batas-batas administratif, sehingga sejak awal kebijakan tidak menggunakan pendataan rayon yang sangat kaku karena sifatnya administratif. Sedangkan zonasi, meski beda wilayah atau bukan daerah di provinsi tertentu, tetapi tetap memperhitungkan jarak, sekolah mana yang lebih mudah diakses siswa.

Menurut Muhadjir, siswa lintas provinsi ini cukup ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antardaerah yang bersebelahan.

“Jadi itu fleksibel disesuaikan dengan keadaan di situ. Kenapa kita evaluasi tiap tahun dimaksudkan untuk mengevaluasi bagian mana yang harus segera ditangani dengan kasus-kasus yang terjadi. Zona ini tidak hanya mengurus PPDB saja tapi semua urusan pendidikan akan diselesaikan di zona. Mulai dari guru termasuk pemerataan, pelatihan akan berbasis zona sehingga tidak perlu dikirim ke tempat pelatihan. Nanti zoning sistem ini menjadi cara untuk menyelesaikan masalah pendidikan,” paparnya.

Muhadjir menyebutkan, skema zonasi yang diterapkan di Indonesia ini merupakan hasil kajian Kabalitbang Kemdikbud yang berkaca dari kesuksesan pendidikan di negara maju yang menggunakan skema zonasi. Saat ini Jepang menjadi negara dengan sistem pendidikan berbasis zonasi terbaik di dunia.  Sedangkan negara lain yang menerapkan zonasi tetapi masih memiliki sekolah favorit itu bukan karena gurunya. Tetapi lebih karena mereka mengejar keunggulan sekolah tersebut di bidang tertentu seperti seni musik atau lainnya.

"Kalau sampai daerah mau menghapuskan kebijakan zonasi ini, saya rasa akan menghambat dalam proses pemerataan pendidikan. Nanti saya minta betul keberanian untuk merotasi guru-guru dari sekolah favorit ke tidak favorit agar jadi favorit. Karena kita ingin tahu juga, apakah favorit itu karena kinerja guru atau kumpulan anak-anak pintar yang otomatis tidak diajar pun tetap pintar lewat les," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan