Pengacara Nilai Kasus Sofjan Jacoeb Tidak Termasuk Makar

Pengacara Nilai Kasus Sofjan Jacoeb Tidak Termasuk Makar
Sofjan Jacoeb ( Foto: Beritasatu.com/Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / YUD Senin, 17 Juni 2019 | 15:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengacara Sofjan Jacoeb, Ahmad Yani menilai, pernyataan atau pidato kliennya di Kertanegara, tidak termasuk dalam kasus makar.

"Kalau melihat dari panggilan itu bahwa pak Sofjan ini disangkakan atas peristiwa, pada 17 April 2019, di Kertanegara. Hal itu kita sudah baca juga (pernyataan/pidato Sofjan). Saya juga sudah dengar videonya. Nanti itu mungkin terjadi perbedaan pandangan ya dengan kami, kuasa hukum pak Sofjan dengan penyidik. Kalau menurut kami, belum ada memenuhi unsur kualifikasi pasal-pasal yang dimaksudkan (makar), kalau pidatonya pak Sofjan yang jadi rujukan di tanggal 17 April 2019," ujar Ahmad, di Polda Metro Jaya, Senin (17/6/2019).

Ahmad menyampaikan, penyidik harus memastikan betul minimal dua alat bukti sebelum menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab, kasus dugaan makar bukan perkara sembarangan.

"Kita tidak tahu apakah penyidik mempunyai bukti-bukti yang lain. Karena menetapkan orang sebagai tersangka, apalagi kasus makar ini kan ngeri-ngeri sedap kasus ini. Karena itu, harus dipastikan betul dua alat bukti itu sudah betul-betul dan harus diikuti dengan permulaan perbuatan," ungkap Ahmad.

Ahmad menuturkan, berdasarkan diskusi dengan beberapa ahli, pernyataan itu masih menjadi perdebatan apakah masuk dalam kasus makar.

"Pernyataan dan sebagainya masih jadi debatable. Banyak ahli pidana menyatakan tidak masuk makar. Ini kan kebebasan berserikat, berekspresi. Apalagi dalam kontestasinya dalam Pilpres," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, pada tanggal 17 April, kliennya mencoba menenangkan terkait adanya pengumuman quick count. "Apakah quick count itu betul benar. Oleh karena itu pak Sofjan menenangkan. Kita harap tenang dan ikuti real count. Berdasarkan data-data yang pak Sofjan dapat input dari BPN, berdasar keterangannya itu yang menang adalah 02. Bahkan kita mengetahui juga kalau 02 sempat declare kemenangannya."

"Menurut saya kalau itu dikontekskan pernyataan pak Sofhan sebagai konteks makar, pak Sofjan mengatakan jangan melakukan tindakan anarkis dan sebagainya. Kalau hanya dikatakan bahwa pernyataan itu yang menang 02, itu masih dalam konteks Pilpres, kontestasi. Jadi agak sulit jika menggunakan pasal makar. Sekarang ini kan pak Jokowi adalah capres, bukan sebagai presiden, itu yang harus dibedakan antara pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai capres," tambahnya.

Ahmad menuturkan, kalau orang mengganti kepemimpinan melalui mekanisme demokrasi itu adalah sah, dan tidak makar.

"Melalui penggantian, minta diganti kepemimpinan melalui pemilu, aksi dan sebagainya, sepanjang tidak melakukan kekerasan, masih dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, itu dijamin betul oleh undang-undang," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com