Caleg Demokrat Ungkap Kecurangan Pemilu di Papua Barat

Caleg Demokrat Ungkap Kecurangan Pemilu di Papua Barat
Petugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) menyiapkan kelengkapan rapat pleno terbuka Pemilu 2019 di Kantor Kelurahan Malawei Distrik Manoi Kota Sorong, Papua Barat, Kamis, 25 April 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/nz )
Robert Isidorus / JEM Senin, 17 Juni 2019 | 15:51 WIB

 Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat pada 17 April 2019 lalu, diduga terjadi banyak kecurangan. Untuk itu, diharapkan dapat dilakukan pemilihan ulang  di kabupaten bermasalah, seperti halnya Kabupaten Maybrat.

Hal ini disampaikan oleh kader Partai Demokrat dari Papua Barat Pieters Kondjol kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Pieters Kondjol yang juga Ketua DPRD Papua Barat mengatakan, pelanggaran berat itu di antaranya terjadi penggelembungan suara, pengurangan suara, dan penghilangan kertas suara.

Salah satu contoh terjadinya penggelembungan suara, sebutnya, di alami kader Partai Demokrat atas nama Herdomina Isir. Herdomina adalah caleg Partai Demokrat nomor urut 2, sedangkan Pieter Kondjol nomor urut 1 dari partai yang sama.

Diungkapkan, berdasarkan hasil perhitungan ulang suara hasil Pemilu Legislatif 2019 di Maybrat, caleg Herdomina Isir memperoleh suara 3.446 suara.

“Namun setelah dibawa ke rapat pleno KPU Provinsi Papua Barat, jumlah suaranya mengalami penggelembungan menjadi 6.925 suara,” katanya.

Terjadinya penggelembungan ini, menurut Pieter, karena diduga ada permaonan di KPU Provinsi Papua Barat. “Saya menduga karena ada keluarga dari calon nomor urut 2 menggelembungkan suara tersebut,” kata Pieters Kondjol.

Sementara bukti penghilangan kertas suara, lanjutnya, diketahui setelah kemudian ditemukannya kembali ribuan kertas suara yang sengaja dibuang dan semuanya bisa ditemukan kembali.

Adanya penggelembungan suara itu, maka Herdomina lolos menjadi anggota terpilih DPR Papua Barat. “Kalau tidak terjadi kecurangan, seharusnya saya calon nomor urut 1 masih memenangkan dengan hasil tertinggi dari dua calon lain Partai Demokrat,” katanya.

Terkait itu, Pieters Kondjol sudah menempuh jalur hukum antara lain melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu, kemudian membawa kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), serta pengaduan ke DPP Partai Demokrat untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak.

“Saya berharap DPP Partai Demokrat dapat memberikan sanksi pelanggaran etika dan moral pada setiap anggota partai yang terbukti bekerja sama melakukan pelanggaran hukum dalam Pemilu 2019,” katanya.

Pieter Kondjol berharap MK juga dapat berlaku jujur, adil dan benar, dengan memberikan keputusan yang obyektif sesuai bukti-bukti yang ada.



Sumber: Suara Pembaruan