KPK Pastikan Bakal Laporkan Rekam Jejak Calon Pimpinan ke Pansel
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

KPK Pastikan Bakal Laporkan Rekam Jejak Calon Pimpinan ke Pansel

Senin, 17 Juni 2019 | 19:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal melacak rekam jejak nama-nama yang ikut seleksi calon Pimpinan KPK Jilid V. Hasil rekam jejak itu akan diserahkan KPK kepada Panitia Seleksi (Pansel).

"KPK secara institusional juga akan memberikan informasi rekam jejak pada Pansel sesuai dengan nama yang diajukan nantinya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Diketahui, Pansel Capim KPK Jilid V mulai membuka pendaftaran seleksi pada hari ini. Pendaftaran akan dibuka hingga 4 Juli 2019. Berkas pendaftaran dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Pansel Capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, pos ke alamat Sekretariat Pansel atau ke alamat email panselkpk2019@setneg.go.id.

Febri mengatakan, komitmen membantu penelusuran rekam jejak telah disampaikan Pimpinan KPK saat bertemu Pansel beberapa waktu lalu.

"Hal ini juga sudah disampaikan oleh pihak Panitia Seleksi saat bertemu Pimpinan KPK sebelumnya," kata Febri.

Dalam kesempatan ini, KPK mengajak semua pihak untuk mendukung proses seleksi pimpinan KPK ini. Dukungan dapat diberikan dengan beragam cara. Bagi yang memenuhi syarat dan memang merasa terpanggil untuk melakukan pemberantasan korupsi secara langsung itu bisa mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung proses seleksi ini dengan memberikan masukan terkait dengan rekam jejak dari para calon tersebut. Dengan masukan dan pengawasan secara aktif yang dilakukan oleh semua pihak, diharapkan hasil dari proses seleksi ini bisa betul-betul menghasilkan pimpinan yang berkontribusi positif untuk penguatan KPK.

"Karena pasti banyak pihak yang ingin jadi pimpinan KPK kalau dilihat dari periode-periode sebelumnya, namun prosesnya harus melalui proses seleksi di Pansel dan juga di DPR," katanya.

Terkait dengan kriteria, KPK berharap Pansel Capim KPK Jilid V berpedoman pada nilai-nilai dasar Pribadi, kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana diatur di Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013. Dalam aturan tersebut terdapat lima nilai dasar Pribadi yang seharusnya dimiliki Pimpinan KPK, yakni religiositas, integritas, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan.

Febri mengatakan, lima nilai dasar ini seharusnya menjadi pertimbangan Pansel agar ada frekuensi yang sejalan nantinya dari seluruh unsur di KPK dalam pelaksanaan tugas memberantas korupsi.

"Hal ini kami pandang perlu dicermati baik oleh Pansel dalam proses seleksi ataupun para bakal calon Pimpinan yang akan mendaftar ke KPK. Karena dalam beberapa hal, bukan tidak mungkin akan terdapat pola interaksi dan standar etik yang berbeda dengan instansi asal pada calon tersebut. Pemahaman sejak awal tentang nilai-nilai dasar ini kami harap dapat lebih meyakinkan pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk mendaftar," katanya.

Selain itu, KPK menekankan Pansel maupun DPR menjadikan aspek integritas dan independensi sebagai faktor penting dalam menyeleksi dan memilih calon pimpinan KPK Jilid V. Febri mengatakan, aspek integritas mencakup kepatuhan terhadap hukum, konsisten pada nilai kebenaran, jujur dan memiliki reputasi yang baik.

Loyalitas kepada institusi dan visi misi KPK dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas merupakan bagian dari poin Integritas ini. Sehingga, darimanapun asal dan latar belakang calon Pimpinan KPK, diharapkan hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas nantinya. Demikian juga dengan sikap yang tegas terkait gratifikasi dan pelaporan kekayaan secara benar melalui mekanisme LHKPN.

Sesuai aturan yang berlaku, Penyelenggara Negara wajib melaporkan seluruh hartanya, tidak ada yang disembunyikan dan melaporkan secara periodik. Selain itu, aspek independensi kelembagaan KPK juga merupakan krusial yang perlu diperhatikan sebagaimana diatur di Pasal 3 UU KPK, yakni Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Apalagi, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK adalah orang-orang yang punya kewenangan dan orang-orang yang berada di kekuasaan, baik eksekutif legislatif atau yudikatif.

"Masa depan KPK akan sangat dipengaruhi oleh hasil seleksi calon Pimpinan yang sedang dilaksanakan saat ini. Oleh karena itu, KPK mengajak semua pihak untuk mendukung proses seleksi ini agar dihasilkan calon-calon yang benar-benar memiliki sikap dan nilai antikorupsi. Sehingga, mereka yang terpilih nanti dapat memimpin upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK secara lebih efektif dan efisien, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," harapnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Siap Ajukan Pleidoi, Pengacara Ratna Sarumpaet Sebut Keonaran Tidak Terbukti

Tuntutan JPU terkait menyiarkan berita bohong, menerbitkan keonaran dinilai tidak terbukti di persidangan.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Kemsos Terus Gulirkan Bantuan Korban Banjir di Sultra

Kemsos telah menerjunkan Tim Layanan Dukungan Psikososial dan Tim Layanan Dapur Umum di sejumlah titik terdampak banjir.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Jasa Raharja Beri Santunan Bagi 12 Korban Tewas di Tol Cipali

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut mencapai 12 orang dan korban luka-luka 47 orang.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Wiranto: Keamanan Menjelang Sidang MK Terkendali

Laporan polisi dan intelijen menyebutkan belum ada satu kegiatan fisik yang akan mengganggu jalanya sidang.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Pati Polri yang Daftar Capim KPK Wajib Ikuti Tahapan Seleksi

Setiap pendaftar berkewajiban untuk mengikuti seleksi.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Sidang Sengketa Pemilu, Situasi Sumut Kondusif

Sampai saat ini, situasi kamtibmas di Sumut masih aman dan terkendali.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Peresmian Tol, Menpupera Tegaskan Tidak Terkait Pemilu

Menpupera menegaskan bahwa peresmian jalan tol dilakukan untuk kelancaran arus mudik, sama sekali tidak terkait dengan Pemilu.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Pansel Capim KPK Bertemu Presiden Jokowi di Istana

Pansel menginginkan kandidat pimpinan KPK ke depan berkualitas dan berintegritas.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Budiman Sudjatmiko: Semburan Dusta Picu Daya Rusak Dahsyat

Budiman menilai maraknya informasi bohong di Indonesia kian mengkhawatirkan.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Maafkan Kivlan, Wiranto: Saya Tak Bisa Intervensi Hukum

Sebagai Menko Polhukam, Wiranto menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin bisa mengintervensi hukum.

NASIONAL | 17 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS