KPU: Denny Indrayana Pernah Daftar Jadi Tim Hukum

KPU: Denny Indrayana Pernah Daftar Jadi Tim Hukum
Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto (dua kiri), bersama tim advokasiĀ BPN Denny Indrayana (dua kanan), saat pengajuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Senin 10 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / YUD Senin, 17 Juni 2019 | 21:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengungkapkan bahwa anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, ternyata pernah melamar menjadi tim kuasa hukum KPU RI untuk perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019. Namun, Denny yang mendaftar dengan kantor hukum Integrity Law Firm tidak lolos seleksi lelang KPU RI.

"Iya benar. Mas Denny Indrayana ikut mendaftar dalam proses lelang pengadaan jasa pengacara (kuasa hukum) KPU untuk PHPU pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Hasyim melalui keterangan tertulis, Senin (17/6/2019).

Hasyim enggan berkomentar lebih jauh mengenai pendaftaran yang dilakukan Denny. Hasyim juga tidak menjelaskan alasan mengapa Denny tidak lolos dalam lelang pengadaan jasa kuasa hukum itu.

Jika ditelusuri pada laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPU, terdapat sembilan firma hukum yang ikut dalam lelang pengadaan jasa tim hukum untuk PHPU pilpres 2019 pada Mei lalu. Pada saat itu, firma hukum yang dipimpin oleh Denny Indrayana, yakni Integrity Law Firm tercatat ikut dalam lelang.

Dalam evaluasi lelang dengan metode prakualifikasi berdasarkan sistem gugur itu, Integrity Law Firm menduduki peringkat kelima. Total nilai yang diberikan kepada Integrity Law Firm sebanyak 86.

Sementara berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknis, KPU mengundang tiga peserta yang meraih nilai tertinggi untuk melakukan negosiasi teknis dan harga. Adapun tiga firma hukum dengan nilai tertinggi hasil penilaian KPU adalah AnP Law Firm (nilai 100), Abshar Kartabrata and Partners (nilai 98) dan Master Hukum and Co (nilai 97).

Harga perkiraan sendiri (HPS) dalam lelang jasa kuasa hukum ini sebesar Rp 5.318.775.000 atau Rp 5,3 miliar. Dalam perkembangannya, AnP Law Firm saat ini yang mendampingi KPU sebagai tim hukum untuk perkara sengketa PHPU pilpres.



Sumber: BeritaSatu.com