Soal Pembangunan Lapas di Pulau Terpencil, Ini Kata Pengamat

Soal Pembangunan Lapas di Pulau Terpencil, Ini Kata Pengamat
Lembaga pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap ( Foto: Istimewa )
Robertus Wardi / WBP Selasa, 18 Juni 2019 | 13:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  -‎ Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Alfeus Jebabun menyebut wacana pembentukan lembaga pemasyarakatan (lapas) di pulau-pulau terpencil tidak perlu. Alasannya, pembangunan lapas itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Persoalan lapas sebenarnya sangat banyak. Pertama sikap koruptif aparat. Masalah lain adalah over capacity," kata Alfeus Jebabun di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Alfeus Jebabun menanggapi wacana pembangunan lapas di pulau terpencil yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Dalam keterangan pers di Kemko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019), Wiranto menyebut pemerintah sedang memikirkan pembangunan lapas di pulau-pulau terpencil.

Alfeus Jebabun menyarankan pemerintah fokus membenah dua masalah tersebut. Kemudian pemerintah harus membenahi sistem perekrutan dan penempatan pegawai lapa‎s. "‎Tidak mungkin warga binaan melakukan plesiran jika tidak diberikan izin oleh pihak berwenang. Artinya, mekanisme pemberian izin tidak ketat. Maka yang dilakukan sesungguhnya adalah benahi sistem," tegas Alfeus Jebabun.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mendukung ide pemerintah membangun lapas di pulau-pulau terpencil. Hal itu sebagai bentuk hukuman pidana dan memberi efek jera bagi koruptor. "Selama ini dengan lemahnya petugas lapas terhadap sogokan uang, membuat napi koruptor leluasa berbuat apa saja termasuk berkeliaran di luar lapas. Dengan penempatan di pulau terpencil yang jauh dari keramaian kota akan menjadi pembelajaran tersendiri," kata Bonar Tigor Naipospos.

Dia menjelaskan ‎hukuman sosial atau hukuman denda tidak akan menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan kedua tipe hukuman ini mempermudah bagi napi koruptor untuk mengakalinya.

Menurutnya, hukuman di tempat khusus yang terpencil dapat memberikan efek jera dan meminimalisir peluang para koruptor memberikan suap kepada para petugas. ‎"Integritas petugas lapas memang penting, tapi tidak mudah mereformasi birokrasi. Maka ‎sudah saatnya ada pemberatan dalam hukuman pidana ke para koruptor," ujar Bonar Tigor Naipospos.



Sumber: Suara Pembaruan