Penasihat Hukum Mohon Pengadilan Bebaskan Ratna Sarumpaet

Penasihat Hukum Mohon Pengadilan Bebaskan Ratna Sarumpaet
Terdakwa penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Bayu Marhaenjati / WBP Selasa, 18 Juni 2019 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penasihat hukum terdakwa Ratna Sarumpaet dalam kesimpulan pembelaan memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membebaskan kliennya dari segala dakwaan. Termasuk, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita bohong, dan dengan sengaja menerbitkan keonaran.

"Secara tegas kami menyimpulkan tidak ada tindak pidana menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran yang dilakukan terdakwa," ujar Desmihardi selaku penasihat hukum Ratna, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Dikatakan Desmihardi, tim penasihat hukum mengharapkan majelis hakim dalam memutuskan bisa objektif dan independen, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. "Dengan sangat rendah hati, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia apabila berpendapat berbeda, maka berkenan memutuskan untuk menjadikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa," ungkap Desmihardi.

Desmihardi menyampaikan, memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dapat menerima pembelaan dari penasihat hukum. Kedua, menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Ketiga, menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Keempat, menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet bebas dari segala dakwaan, atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

Kelima, lanjut Desmihardi, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat seperti semula. Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Sumber: BeritaSatu.com