Perekonomian Jambi Semakin Membaik

Perekonomian Jambi Semakin Membaik
Gubernur Jambi, Fachrori Umar (kedua kiri) didampingi Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS (ketiga kiri) berbincang dengan pemudik di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Kota Jambi, Senin (3/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Radesman Saragih )
Radesman Saragih / JEM Selasa, 18 Juni 2019 | 14:39 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Pembangunan ekonomi Provinsi Jambi mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam setahun terakhir. Kemajuan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya pendapatan daerah dan menurunnya persentase angka kemiskinan.
Gubernur Jambi Facrori Umar ketika menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jambi 2018 di DPRD Provinsi Jambi, Senin (17/6), mengatakan, Pemprov Jambi berhasil mendongkrak pendapatan daerah ini hingga Rp 4,4 triliun atau melampaui target yang ditetapkan pada 2018 sebesar Rp 4,2 triliun lebih. “Artinya, ada kelebihan target pendapatan sekitar Rp 198 miliar atau naik 105% pada 2018,” kata Fachrori.

Sementara bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan 2017 sekitar Rp 4,3 triliun, maka pendapatan Provinsi Jambi di 2018 meningkat Rp 100 miliar atau naik 2,35%.

Besarnya pendapatan Provinsi Jambi itu, lanjut Fachrori Umar, didukung semakin tingginya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jambi.

Tahun 2018 realisasi PAD mencapai Rp 1,7 triliun naik signifikan dari target sebesar Rp 1,5 triliun. “PAD Jambi 2018 itu meningkat Rp 76,8 miliar atau 5% bila dibandingkan dengan realisasi 2017 sekitar Rp 1,6 triliun,” katanya.

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi juga meningkat 4,6% tahun 2017 menjadi 4,71% tahun 2018. Kemudian persentase kemiskinan menurun dari 7,9% tahun 2017 menjadi menjadi 7,85% tahun 2018.

Peningkatan pendapatan dan perekonomian Jambi tersebut tercapai, kata Fachrori Umar, berkat pembangunan Jambi 2018 yang menggunakan sumber pembiayaan dari APBD dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun tidak seluruhnya program pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan target.

“Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum optimalnya realisasi belanja modal akibat terbitnya ketentuan teknis baru mengenai pengadaan barang dan jasa, sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan menjadi terganggu,"katanya.

 



Sumber: Suara Pembaruan