Skema Zonasi PPDB 2019 untuk Hapus Pungli Sekolah Unggulan

Skema Zonasi PPDB 2019 untuk Hapus Pungli Sekolah Unggulan
Para orangtua mengantar anaknya melakukan verifikasi pen‎daftaran di SMAN 1 Kota Bekasi, Selasa (18/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Maria Fatima Bona / FMB Selasa, 18 Juni 2019 | 16:15 WIB

Tangerang, Beritasatu.com - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rifai mengatakan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang berbasis zonasi ini merupakan bagian dari praktik baik pendidikan. Pasalnya, dengan mengunakan skema zonasi, calon peserta didik akan melanjutkan pendidikan tidak jauh dari radius tempat tinggalnya. Selain itu, menghilangkan pungutan liar (pungli) di sekolah.

“Dengan skema zonasi ini, praktik korupsi di sektor pendidikan menurun dan mendekatkan anak dari tempat tinggalnya tentu semakin baik untuk sistem pendidikan. Misalnya, di Palembang, rumah teman saya di titik C dan anaknya sekolah di titik A. Sebaliknya rumah saya di titik A dan anak saya sekolah di titik C. Saya merasa sekolah tempat saya jelek dan teman saya merasa sekolah di tempatnya jelek. Jadi adanya zonasi ini dapat menghapus stigma sekolah favorit dan anak dapat sekolah dekat dengan rumah,” kata Amzulian pada Seminar Nasional dalam rangka Upacara Wisuda Universitas Terbuka tema “Peran Ombudsman RI untuk Menjamin Akuntabilitas Layanan Publik, di Universitas Terbuka Convention Center(UTCC), Tangerang, Banten, Senin (17/6/2019).

Dia juga mengatakan, ORI memiliki tim khusus yang memantau dan mendalami pelaksanaan skema zonasi pada PPDB 2019 ini. Secara umum ia menilai tujuan pelaksanaan PPDB ini baik untuk memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebab, praktik pungli terjadi di sekolah karena adanya stigma sekolah unggulan atau favorit. Padahal pada sekolah tersebut, banyak pungutan yang dilakukan ketika tahun pertama penerimaan siswa baru dengan alasan untuk asrama. Tetapi, ketika dicek ternyata aliran dana tersebut untuk perjalanan guru atau kesejahteran guru.

Amzulian menjelaskan, pemerintah bukan melarang pungutan di sekolah tetapi harus sesuai dengan tujuan awal dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, adanya penghapusan sekolah unggulan dan adanya skema zonasi dapat menghilangkan praktik pungli. Sebab, selama ini komite sekolah mengambil kebijakan untuk peningkatan pendidikan dengan memungut iuran di luar kesepakatan.

“Biasanya pungli ini melibatkan komite sekolah. Coba ditelusuri yang menjadi ketua komite itu orang yang kuat. Mereka adalah Polisi ataupun DPR. Nah inidkasi apa itu? Tentu minta perlindungan. Kenapa menghilangkan sekolah unggulan karena ini sumber pungli, siswa diminta untuk bayar berjuta-juta rupiah dengan berkedok bayar asrama dan lain-lain tetapi ujung-ujungnya untuk kesejahteraan guru. Jangan sampai ini terjadi,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Amzulian meminta kepada guru untuk menjalankan tugas dengan baik yakni setiap kebijakan yang akan diambil harus dimulai dengan konsultasi sehingga tidak menciptakan sebuah kebijakan yang menyimpang. Pasalnya, pungli saat ini masih ditemukan di sekolah-sekolah.

“Memang pungli menurun tetapi masih ada di sekolah. Tetapi saya tidak pukul rata semua sekolah demikian. Jadi guru-guru jangan takut menjalankan tugas. Tetapi setiap kebijakan yang akan diambil sebaiknya harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada kepala sekolah, kepala dinas yang lebih paham,” ujarnya.

Sementara itu, rektor Universitas Terbuka, Prof Ojat Darojat mengatakan, untuk menyiapkan guru yang berkualitas, UT sebagai perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Guru dan Tenaga Pendidikan (LPTK) terbesar telah mendesain kurikulum yang memuatkan materi antikorupsi di setiap mata kuliah. Pasalnya, integritas guru adalah kompetensi keperibadian yang jujur agar dapat mengabdi pada profesinya sebaik mungkin dengan tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan administrasi.

Ojat juga menyebutkan, materi antikorupsi juga diajarkan pada program studi (prodi) lainnya. Maka untuk pembekalan kepada calon wisudawan, UT mememberikan sosialisasi terkait dengan pelayanan publik dengan melibatkan ORI. Pasalnya, mahasiswa UT berasal dari berbagai macam latar belakang pekerjaan yang tersebar di seluruh tanah air. “Hal ini dimaksud jika terjadi maladminitrasi dalam pelayanan publik dapat melaporkan ke Ombudsman,”ujarnya.

Selain itu, ketika mereka mengadapi masalah di lapangan mereka memiliki keberanian untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang ditentukan. “Ketika berhadapan dengan masyarakat guru memiliki kesadaran jangan sampai mereka melakukan pungutan liar dan diluar tanggungjawab mereka sehingga memiliki potensi yang memberatkan dianya,” kata Ojat.



Sumber: Suara Pembaruan