Masalah PPDB Muncul karena Pemda Tak Jalankan Permendikbud

Masalah PPDB Muncul karena Pemda Tak Jalankan Permendikbud
Antusiasme orang tua siswa saat mendaftar hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA 1 Negeri 1 di Jalan Djuanda, Kota Bogor, Senin (17/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Vento Saudale )
Maria Fatima Bona / JAS Rabu, 19 Juni 2019 | 10:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Muchlis Rantoni Luddin mengatakan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 yang telah berlangsung sejak Senin(19/6/2019) secara keseluruhan masih berjalan aman.

Meski demikian, Muchlis juga tidak menutupi jika ada beberapa kota/daerah yang masih bermasalah. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah (pemda) dan dinas pendidkan daerah, tidak menjalankan PPDB 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dengan mengunakan tiga skema meliputi; zonasi dengan kuota 90 persen, prestasi 5 persen, dan jalur perpindahan orang tua/wali 5 persen.

Ia menjelaskan, dinas pendidikan daerah menerjemahkan Permendikbud tidak dengan semestinya. Hal ini terkait dengan kuota zonasi 90 persen. Banyak varian, padahal prinsip utama dari Permendikbud tersebut adalah harus perhatikan anak-anak sesuai dengan zona. Sehingga anak-anak dalam zona tersebut mendapat kesempatan sekolah dekat dengan tempat tinggalnya.

“Itu kan harusnya dinas pendidikan di daerah itu berpedoman pada Permendikbud nomor 51. Hanya saja persoalannya daerah membuat banyak penyesuaian sesuai keinginan masing-masing," kata Muchlis.

"Oleh karena itu saya meminta ke teman-teman di daerah pedoman juknis (petunjuk teknis) prinsip general-nya (keumuman) harus masuk yakni 90 persen zonasi, 5 persen untuk prestasi, dan 5 persen untuk migrasi. Dan persoalan sekarang ini kuota 90 persen zonasi ini banyak variannya padahal tujuan zonasi ini yang harus dipastikan anak di dalam zonasi harus masuk,” kata Muchlis saat dihubungi Forum Wartawan Pendidikan, Selasa(18/6) petang.

Muchlis menuturkan, menindaklanjuti permasalahn PPDB, dia telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk meninjau langsung ke lapangan terkait dengan beberapa laporan dan protes.

Apakah karena anak tersebut tidak diterima dalam satu zonasi atau karena tarik menarik antar orangtua agar anaknya dimasukkan ke sekolah favorit. Pasalnya, skema zonasi bertujuan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit sehingga semua anak bangsa mendapat pendidikan yang adil dan merata.

Muchlis juga menegaskan, masalah yang terjadi di lapangan saat ini karena ada beberapa daerah menginginkan adanya peningkatan kuota untuk jalur prestasi. Dijelaskan dia, Kemdikbud telah mempertimbangkan untuk memutuskan tiga jalur tersebut.

Khusus untuk jalur prestasi dan benar-benar berhak untuk jalur prestasi setiap zonasi kuotanya tidak mencapai 5 persen. Sedangkan pembengkakan siswa untuk kuota tersebut karena ada siswa mendaftar lintas zonasi.

“Kalau prestasi betulan di suatu zonasi itu tidak sampai 5 persen. Adakala atas nama prestasi adanya pendaftar dari lintas zonasi. Misalnya, saya di zonasi A melintas ke zonasi C untuk mengejar kuota prestasi di C karena saya berprestasi. Sehingga melebihi dan orang pada ribut. Saya khawatir itu yang terjadinya kisruh antara orang tua dan panitia setempat. Ini kita cek ke lapangan,” pungkasnya.

Muchlis juga menuturkan, banyak orangtua berebutan antrean untuk melakukan pendaftaran ini terjadi karena masalah teknis. Sebab, siapapun yang mengantre belum dipastikan diterima di sekolah tersebut apabila tidak memenuhi kriteria PPDB 2019 dengan kuota 90 persen zonasi.

“Kita sebagai orang tua ingin masuk ke sekolah itu. Itu biasa. Yang penting mereka benar-benar sesuai kriteria. Nanti kita dalami permasalahan dan sumber-sumbernya. Nanti kita selesaikan. Karena Ujian Nasional (UN) tidak dijadikan panduan, tapi ini mungkin kriteria yang dibangun di bawah tambahan-tambahan itu yang membuat masalah,” ujarnya.

Muchlis juga memberikan respons terhadap kritik DPR yang menilai skema kuota yang ditetapkan dalam Permendikbud 51 kaku seharusnya lebih fleksibel tidak mematok angka tetapi memberikan kisaran. Semisalnya, untuk kuota zonasi berkisar pada 87-91 persen, untuk jalur berprestasi dan perpindahan orangtua 4-7 persen yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Muchlis menuturkan, pihaknya sepakat untuk penerapan PPDB lebih lebih fleksibel. Tapi, sebaiknya Pemda menjalankan terlebih dahulu skema zonasi sesuai dengan kebijakan Kemdikbud, lalu dilanjutkan dengan evaluasi masalahnya secara teknis seperti apa. Pasalnya, keluhan yang disampaikan pemda adalah terkait kuota 90 persen untuk zonasi tapi enggan menjalani kebijakan sesuai Permendikbud.

”Terapkan dulu zonasinya, baru kita tahu ada enggak masalah secara teknis di lapangan. Ini kan belum diterapkan. Kalau sudah itu akan terlihat fakta di lapangan seperti apa. Zonasi inikan bukan berdasarkan Google Maps kewilayahannya tetapi harus berdasarkan fakta di lapangan seperti apa sehingga diperlebar agar bisa masuk,” pungkasnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Ia menyebutkan, penetapan zona itu prinsipnya fleksibel dan melampaui batas-batas wilayah administratif.

Misalkan, dikarenakan kendala akses ataupun daya tampung sekolah, maka sangat dimungkinkan pelebaran zona sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Kemdikbud tidak mengatur sampai detial. Sehingga pemerintah daerah dapat menyusun juknis dengan lebih baik.

"Jadi, kalau memang daerah yang memang ada kondisi tertentu, cukup ada perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah mengenai hal ini," ujarnya.

Muhadjir juga menuturkan, pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik. Tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi.

"Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya. Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination," ungkapnya.

Sebab, apabila seorang anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah karena kendala biaya. Muhadjir mencontohkan, kisah peserta didik dengan latar belakang keluarga tidak mampu terpaksa harus bersekolah di tempat yang jaraknya mencapai 15 kilometer dari rumah. Anak itu harus berangkat pukul 05.30 pagi dan baru sampai ke rumah pukul 18.30 setiap harinya.

"Kapan waktunya untuk belajar? Kapan waktunya untuk beristirahat? Belum biayanya untuk transportasi. Padahal di dekat rumahnya ada sekolah negeri, tapi karena nilainya tidak mencukupi, dia tidak bisa sekolah di sana. Ini kan tidak benar," tuturnya.

Mantan rektor Univeritas Muhammadyah Malang (UMM) ini juga menyebutkan, kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Muhadjir mengimbau, masyarakat yang mampu diminta ikut berpartisipasi dengan membantu sekolah yang ada di sekitarnya. Sehingga pada saatnya nanti semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik.

Selain itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga harus menanggung risiko urbanisasi dari penduduk yang tidak memiliki kecakapan kerja dan wawasan hidup. Serta hilangnya penduduk yang diharapkan dapat membangun wilayah asalnya.

Selanjutnya, Muhadjir juga engimbau agar pemda dapat turut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan.

"Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi. Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat,"ucapnya.

Mendatang, redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan menggunakan pendekatan zonasi, hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Muhadjir, setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat undang-undang.

"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi," terangnya.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), Muhadjir menyebutkan, telah menerbitkan edaran bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait implementasi PPDB sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Dalam hal ini, penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud tidak dibenarkan. Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com