SOS Minta KPK dan KY Turut Awasi Pengadilan Kasus Pengaturan Skor

SOS Minta KPK dan KY Turut Awasi Pengadilan Kasus Pengaturan Skor
Joko Driyono. ( Foto: Antara )
Iman Rahman Cahyadi / CAH Rabu, 19 Juni 2019 | 10:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali meminta lembaga seperti KPK dan Komisi Yudisial (KY) turut mengawasi jalannya persidangan terkait kasus mafia bola. Saran ini dikatakan Akmal menanggapi jalannya lanjutan persidangan dengan terdakwa Joko Driyono di PN Jaksel, Selasa (18/6/2019) yang menghadirkan saksi Kokoh Afiat, Direktur Keuangan PT Liga Indonesia yang juga pimpinan Persija Jakarta.

Kesaksian Kokoh cukup menarik, mengingat ia adalah saksi yang menandatangani berita acara sita dari Satgas Anti Mafia Bola setelah menggeledah kantor PT Liga Indonesia di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, awal Februari lalu.

Dalam kesaksiannya, Kokoh mengaku menandatangani berita acara sita yang berisi barang-barang berupa central processing unit (CPU) komputer dan alat penghancur kertas milik PT Liga Indonesia berikut sisa kertas yang masih ada di tempat. Padahal, menurutnya, semua dokumen itu adalah dokumen lama di masa Liga Indonesia masih menjadi operator Liga 1 dan 2.

“Sejak awal 2016, Liga Indonesia sudah berhenti dan tidak menjadi operator lagi, diganti dengan PT Liga Indonesia Baru yang berkantor di Menara Sudirman, Jakarta. Saksi dan terdakwa sama sekali tidak menjadi pengurus dalam perusahaan operator kompetisi tersebut,” jelas Kokoh menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kartim Haeruddin.

Dari persidangan itu, Akmal menengarai, Jokdri, panggilan akrab Joko Driyono yang didakwa merusak barang bukti terkait perkara match fixing, akan bebas murni. “Yang seharusnya dihukum berat bisa jadi ringan bahkan bebas karena permainan di lembaga peradilan. Markus alias makelar kasus bergentayangan di mana-mana. Ini menjadi tugas kita semua untuk mengawasi. Sepak bola nasional harus terus dikawal untuk menjadi lebih baik.Kalau memang ada mafia hukum, KPK dan KY harus bertindak,” ujar Akmal kepada media, Selasa (18/6/2019).

Akmal juga mempertanyakan sikap Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri yang terkesan lepas tangan setelah melakukan penangkapan-penangkapan, bahkan ada indikasi ikut menciptakan blunder terkait kesalahan barang bukti di persidangan. “Seharusnya Satgas seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terus mengawal proses persidangan sampai keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” paparnya.



Sumber: BeritaSatu.com