Kuasa Hukum Prabowo Belum Dapat Tunjukkan Bukti 17,5 Juta DPT Tidak Wajar

Kuasa Hukum Prabowo Belum Dapat Tunjukkan Bukti 17,5 Juta DPT Tidak Wajar
Direktur IT BPN Agus Maksum yang merupakan saksi dari pihak pemohon (BPN), memberikan keterangan saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Yeremia Sukoyo / AMA Rabu, 19 Juni 2019 | 13:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Saksi Fakta pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga telah membeberkan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mulai dari adanya Kejanggalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkode Khusus sebanyak 17,5 Juta, ratusan ribu Kartu Keluarga (KK) manipulatif, hingga satu juta KTP palsu.

Menyingkapi tuduhan ini, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih meminta agar kuasa hukum menghadirkan bukti dokumen tidak wajar yang teregister dalam bukti P155. Permintaan tersebut disampaikan lataran setelah dicari-cari, bukti dokumen P155 tidak ditemukan.

"Ini buktinya P155 tolong hadirkan buat dikonftontir dengan bukti KPU. Saya cari bukti P155 itu tidak ada," kata Enny di dalam persidangan, di gedung  Mahkamah Konstitusi, Jakarta Rabu (19/6/2019).

Menanggapi permintaan ini, pihak kuasa hukum 02 berkelit agar diberi waktu lantaran PIC yang mengurusi dokumen tersebut sedang mengurus dokumen verifikasi.

"Mohon diberi waktu karena PIC, Dorel Amir Zulfadli lagi ngurus dokumen-dokumen verifikasi," kata kuasa hukum pasangan nomor urut 02.

Sebelumnya, Ketua tim siber Badan Pemenangan Nasional (BPN), Agus Maksum menjadi saksi fakta yang diperdengarkan kesaksiannya dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Di persidangan, Agus Maksum menjelaskan, pihaknya telah menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkode khusus sebanyak 17,5 juta orang. Di dalam DPT tersebut ditemukan kejanggalan berupa adanya tanggal lahir yang sama.

Dirinya pun mengaku sudah melaporkan hasil tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, respons KPU ketika itu tetap bertahan hasil temuan tersebut adalah data lapangan.

"Kami sejak Desember sudah datang ke KPU untuk menginformasikan DPT invalid. Bulan Maret tidak mendapat titik temu dan membuat laporan adanya DPT berkode khusus sekitar 17,5 juta, tanggal lahir tidak wajar, hingga KK manipulatif," kata Agus Maksum.



Sumber: Suara Pembaruan