Banyak Masalah, Mendikbud Diminta Tunda PPDB Sistem Zonasi

Banyak Masalah, Mendikbud Diminta Tunda PPDB Sistem Zonasi
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy melakukan inspeksi mendadak di tiga sekolah di Kota Serang untuk memastikan proses PPDB 2019 berjalan lancar dan tertib, Senin, 17 Juni 2019. (Foto: Suara Pembaruan / Laurens Dami)
Aries Sudiono / JEM Rabu, 19 Juni 2019 | 16:18 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (Kompak) Surabaya, Jawa Timur, menemukan sejumlah permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 untuk tingkat SMA negeri di daerah itu.

Masalah yang ditemukan antara lain pada sistem informasi dan teknologi (IT) pada proses seleksi online yang diakses di ppdbjatim.net berkali-kali mengalami kesalahan pemeringkatan.

“Anak didik yang mestinya lolos pemeringkatan baik berdasarkan jarak rumah maupun nilai ujian negara (UN), ternyata hilang dari daftar sementara peserta didik yang diterima,” kata Jospan, Koordinator Kompak Surabaya, dalam keterangan tertulis yang diterima Suara Pembaruan, Rabu (19/6/2019).

Menurutnya, sistem IT tersebut sebagai pilihan ITS Surabaya, ternyata belum siap digunakan untuk PPDB tahun ini. “Belum ada uji coba yang layak sehingga saat pelaksanaan data pemeringkatannya kacau balau,” kata Jospan.

Terkait berbagai permasalahan yang timbul, Jospan menegaskan, sistem PPDB berbasis zonasi belum siap diterapkan di Kota Surabaya maupun 38 kota kabupaten se-Jatim lainnya.

Jospan mengatakan, dari berbagai temuan dalam proses PPDB di Surabaya yang berlangsung sejak Senin (17/6/2019) dan akan berakhir Kamis (21/6/2019) pukul 24.00 WIB, dengan kebijakan sistem zonasi sangat tidak adil bagi para siswa.

“Kami melihat sistem zonasi justru tidak betul-betul mendekatkan anak ke sekolah,” kata Jospan.

Ia mencontohkan calon siswa didik yang jarak rumahnya lebih dekat hanya beberapa ratus meter ke SMA X, ternyata malah diterima di SMA Y yang jaraknya satu kilometer lebih.

Fakta lain yang ditemukan, lanjut Jospan, ada siswa yang jarak rumahnya hanya 500 meter dari sekolah juga tidak diterima di PPDB, berhubung kuoato zonasi sekolah yang dipilih telah terpenuhi.

“Padahal anak tersebut memiliki hasil belajar yang jauh lebih baik dari anak-anak yang diterima. Lantas ke mana anak-anak tersebut harus melanjutkan sekolahnya?,” katanya.

Oleh karena itu, Kompak menuntut agar PPDB secara sistem zonasi SMAN di Jatim dihentikan dulu dan dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sekolah yang terbatas di Surabaya dan sebarannya yang tidak merata.

“Tunda dan hentikan sistem PPDB online dengan sistem zonasi sampai dengan siapnya sistem dan di evaluasi dengan menerapkan prinsip yang berkeadilan melihat kondisi aktual Surabaya,” tandas Jospan.

Ia menambahkan, tidak ada salahnya dan jauh lebih baik bagi Dinas Pendidikan Jatim maupun warga Surabaya, jika kembali menggunakan sistem PPDB tahun lalu.

“Kembali saja dulu ke sistem PPDB tahun lalu yang mengakomodir hasil belajar anak dan lebih berkeadilan dan sesuai hak azasi anak dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Jika PPDB daring dengan sistem zonasi sudah siap, baru diterapkan. Itu jauh lebih baik,” tukasnya sambil mengungkapkan, jangan ada kesan, ganti menteri (pendidikan), ganti kurikulum dan metode PPDB.

Sementara itu, Ferry Koto dari Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) berharap Dinas Pendidikan Jatim memperhatikan berbagai permasalah yang telah muncul dari PPDB online yang berbasis jarak kali ini, dan segera melakukan evaluasi baik secara sistem IT maupun mekanisme seleksi.

“Karena keterbatasan jumlah SMAN di Surabaya, daya tampung yang hanya enam ribuan dan jumlah lulusan SMP yang mencapai 67 ribuan, maka harus dilakukan seleksi penerimaan yang berkeadilan,” tandas Ferry.

Menurut Ferry, dengan terbatasnya daya tampungan SMAN di Surabaya dan sebarannya yang tidak merata di seluruh Kecamatan yang ada, maka kompetisi untuk memperoleh kesempatan belajar di SMA Negeri tidak dapat dihindari. “Kompetisi haruslah dirancang dengan ukuran yang bersumber dari anak, bukan berdasarkan kemampuan orang tua, seperti kemampuan membeli atau menyewa rumah dekat ke sekolah. Sistem yang adil itu adalah seleksi berbasis hasil belajar anak. Yang bisa kita terima saat ini yakni hasil ujian nasional (UN),” tutur Ferry.

Pada bagian lain Ferry berharap sosialisasi PPDB online harus lebih gencar dilakukan Dinas Pendidikan Jatim, karena terbukti akibat kurangnya sosialisasi banyak anak yang gagal masuk SMAN karena salah dalam strategi pendaftaran. “Ada info di kalangan orang tua yang menyebut PPDB kali ini harus cepat-cepatan daftar agar bisa diterima. Padahal faktanya sistem PPDB ini bukan menyeleksi siapa yang cepat daftar, tapi berdasar jarak rumah ke sekolah untuk zonasi dan nilai UN untuk seleksi UN,” tukas Ferry.



Sumber: Suara Pembaruan