KPK Tegaskan Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim Belum Kedaluwarsa

KPK Tegaskan Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim Belum Kedaluwarsa
Sjamsul Nursalim ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / JAS Kamis, 20 Juni 2019 | 07:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim belum kedaluwarsa.

Hal ini setidaknya berdasarkan putusan Majelis Hakim terkait perkara SKL BLBI dengan terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Sebenarnya kasus BLBI ini cukup jelas ya dari aspek konstruksi hukum putusan hakim khususnya untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan di persidangan itu sangat jelas bahwa kasus ini belum kedaluwarsa," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Febri menjelaskan, kasus yang menjerat Sjamsul ini memiliki tempus delicti atau waktu terjadinya suatu tindak pidana pada 2004 atau saat SKL BLBI diterbitkan BPPN. Meskipun terdapat rangkaian perbuatan sebelum dan setelah SKL BLBI diberikan.

Sementara, mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa kedaluwarsanya adalah 18 tahun.

"Kalau kita hitung kedaluwarsa 18 tahun maka 18 tahun itu dihitung sejak tahun 2004 tersebut, di mana Syafruddin Arsyad Temenggung diduga bersama-sama dengan tersangka yang sudah kita tetapkan saat," tegasnya.

Untuk itu, KPK meyakini proses hukum kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat Sjamsul sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

"Termasuk juga belum kedaluwarsa karena aturannya sangat jelas kedaluwarsa adalah 18 tahun dan itu bisa dihitung dari tahun 2004 misalnya ketika SKL itu terbit," katanya.

Sebelumnya, advokat Otto Hasibuan mengklaim kasus SKL yang menjerat Sjamsul telah kedaluwarsa. Hal ini lantaran, KPK mengaitkan SKL yang diterbitkan tahun 2004 dengan misrepresentasi yang diduga dilakukan Sjamsul atas utang petambak pada 1998 saat Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA).

"Jadi sudah 21 tahun. Karena sudah daluarsa, maka kasus ini tidak boleh dilanjutkan," katanya.

Otto yang merupakan kuasa hukum Sjamsul terkait gugatan perdata di PN Tangerang juga mempertanyakan misrepresentasi yang disangkakan KPK dilakukan Sjamsul. Otto menegaskan, MSAA merupakan perjanjian perdata sehingga, misrepresentasi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Perdata.

Selain itu, katanya, dalam Letter of Statement tahun 1999, pemerintah berjanji dan menjamin tidak menuntut Sjamsul dalam bentuk apapun, termasuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Inpres nomor 8/2002.

"Apabila KPK menganggap misrepresentasi merupakan tindak pidana, maka hal itu pun tidak boleh lagi disidik dan dituntut karena sudah dijanjikan dan dijamin oleh pemerintah," katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan