PTUN Bandung Tolak Gugatan Warga soal IMB PT Semen Jawa di Sukabumi

PTUN Bandung Tolak Gugatan Warga soal IMB PT Semen Jawa di Sukabumi
Ilustrasi sidang (Sumber: sulselsatu.com)
Adi Marsiela / JEM Kamis, 20 Juni 2019 | 07:43 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Sedikitnya 50 warga Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi tidak kuasa menahan emosi. Sebagian perempuan meneteskan air mata. Sementara yang pria berorasi menumpahkan kekesalannya.

Mereka kecewa pada putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang menolak gugatan warga terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi atas nama PT Semen Jawa di Desa Sirnaresmi.

“Pengadilan tidak menghiraukan warga. Sudah jelas ada bangun pabrik di depan rumah warga, tapi tidak dapat izin warga, masih dimenangkan,” ujar Esih Nurlisa, 50 tahun, salah satu warga usai persidangan di PTUN Bandung, Rabu (19/6/2019).

Seharusnya, ungkap Esih, negara hadir untuk melindungi warga negaranya. “Warga ini dijamin untuk hidup baik dan sehat sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini bangun pabrik dekat ke warga, ada debu, bising, air tercemar. Dampak negatinya itu ke saya, kenapa tidak dipertimbangkan?” tegas Esih.

Warga lainnya, Eman menyatakan pembangunan pabrik semen di desanya mengakibatkan kesengsaraan bagi warga. Mulai dari pencemaran udara, kebisingan, hingga penurunan kualitas air. “Saya ini sudah ada anak dan cucu. Kalau mereka tanya, kenapa ada kerusakan apa karena kami tidak berjuang? Bukan tidak berjuang tapi PTUN sudah berpihak pada korporasi,” ujar Eman.

Gugatan terkait penerbitan IMB PT Semen Jawa atau Siam Cement Grup oleh BPMPT Kabupaten Sukabumi dilayangkan warga Desa Sirnaresmi karena mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Selain itu, warga juga tidak pernah memberikan ijin kepada perusahaan asal Thailand itu untuk membangun pabrik semen di sana.

“Keputusan hakim menindas warga,” kata Eman merujuk pada putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Danan Priambada serta dua anggotanya, Anna L Tewernussa dan Rialam Sihite.

Kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Gugun Kurniawan menuturkan kekecewaannya terkait putusan majelis hakim. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan sosialisasi kepada masyarakat soal pembangunan pabrik semen itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Padahal dampak terhadap lingkungan itu (sosialisasi) tidak bisa diwakilkan, artinya saat ada sosialisasi wajib melibatkan seluruh masyarakat yang terkena dampak dari suatu kegiatan pembangunan,” terang Gugun.

Selain itu, Gugun menyoroti penerbitan IMB itu menggunakan surat persetujuan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) yang kedaluwarsa. Gugun mengutip Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 660.1/Kep.366-BLH/2009 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Jawa dan Sarana Penunjangnya Seluas 83 hektare di Desa Sirnaresmi dan Desa Kebonmanggu Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi. Dalam surat itu, terang Gugun, diterangkan pemrakarsa AMDAL ketika dalam waktu tiga tahun tidak melakukan kegiatan maka wajib pemrakarsa menyusun ulang prosesnya.

“Mulai ulang baik sosialisasi, konsultasi publik, sampai keluar persetujuan AMDAL baru. Kami dalilkan ini karena selama tiga tahun mereka tidak melakukan apapun. Tapi kata hakim sejak tahun 2005, mereka melakukan kegiatan. Ini kami sangsikan,” kata Gugun.

Terkait dalil pencemaran udara, Gugun mempertanyakan bukti yang disampaikan pihak tergugat. “Kami sampai sekarang belum menerima hasil pemeriksaan pencemaran udara dan air dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi hakim menggunakan bukti dari tergugat yang menyatakan udara di sana masih dalam ambang baku mutu. Padahal kasat mata juga sudah jelas ada debu yang keluar setiap pagi dan malam hari dari sana,” tutur Gugun.



Sumber: Suara Pembaruan