Pengamat Intelijen: Perempuan Indonesia Rentan Jadi Target Radikalisasi

Pengamat Intelijen: Perempuan Indonesia Rentan Jadi Target Radikalisasi
Pengamat militer dan intejlijen Susaningtyas NH Kertopati (kedua dari kiri) berbicara dalam acara "Dialog Merajut Kebhinekaan” di The Goodrich Hotel, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 20 Juni 2019 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, perempuan Indonesia rentan menjadi target radikalisasi. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh faktor agama, sosial, dan cultural yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan subordinat.

Hal itu disampaikan oleh perempuan yang akrab disapa Nuning itu dalam acara "Dialog Merajut Kebhinekaan” di The Goodrich Hotel, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Nuning menuturkan, kaum perempuan direkrut dan diinvestasikan melalui pernikahan, di mana secara sosial mereka dipandang sekadar objek yang harus patuh dan tunduk sepenuhnya terhadap pasangannya.

“Kemudian, mereka mendapatkan indoktrinasi bahwa ideologi Pancasila dan sistem demokrasi adalah buatan thoghut sebagai faktor untuk meneguhkan legitimasi agama. Dengan kultur patriarki di Indonesia, yang menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan subordinat, maka kaum perempuan akan lebih mudah terpapar radikalisme,” kata Nuning.

Lebih lanjut, Nuning berpendapat, perempuan di pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, jauh lebih mudah terpapar radikalisme. Radikalisme, kata Nuning, sudah masuk perkotaan, building to building, jaringan teroris ini melakukan cipta kondisi di media sosial untuk melanggengkan kultur patriarki melalui kampanye terstruktur dan masif mengenai poligami dan gerakan lainnya.

“Hal ini juga didorong oleh fenomena post truth dan hoax di media sosial yang menempatkan narasi radikal diproduksi secara besar-besaran, multi-channel, cepat, bias konfirmasi, dan manipulatif,” kata Nuning.

Untuk itu, Nuning menegaskan, selain penanggulangan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga perlu berfokus pada faktor pencegahan arus radikalisasi di kalangan perempuan Indonesia. Kedua faktor tersebut harus sama kuatnya.

Para pemangku kepentingan lainnya juga perlu meningkatkan upaya internalisasi nilai kesetaraan dan keadilan gender agar perempuan Indonesia dapat lebih berdaya melawan dominasi kultur patriarki. Hal ini dapat dilakukan dalam prinsip kerja sama dengan organisasi keagamaan moderat, yang memproduksi counter narasi radikalisasi.

“Untuk pencegahan di media sosial, pembatasan tidak efektif untuk menangkal radikalisme. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia,” ujar Nuning.



Sumber: BeritaSatu.com