Polri Tegaskan Kembali Tak Boleh Ada Demo di Depan MK

Polri Tegaskan Kembali Tak Boleh Ada Demo di Depan  MK
Personel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi )
Farouk Arnaz / JAS Kamis, 20 Juni 2019 | 15:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri bicara soal instruksi Persaudaraan Alumni yang akan menggelar unjuk rasa selama sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di kawasan Mahkamah Konstitusi dengan tajuk Halalbihalal Akbar 212 yang puncaknya akan dilaksanakan pada 28 Juni 2019.

“Polri mengimbau tidak ada mobilisasi massa ke MK dan kita menyampaikan bila MK area steril dan tidak boleh ada kegiatan menyampaikan aspirasi di depannya. Kita mengacu pada kejadian 21-22 Mei kemarin. Polri memberi solusi menyampaikan aspirasi di patung kuda, silakan. Nanti kita amankan,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Kamis (20/6).

Karena bila demo di depan MK dikhawatirkan akan mengganggu proses jalannya sidang karena waktu bersidang di MK terbatas dan singkat dan harus membuat keputusan dalam 14 hari.

“Makanya kita menjamin bersama TNI agar proses sidangnya tepat waktu, aman, tertib, dan lancar. Dari hasil analisis potensi gangguan Kamtibmas, jumlah pengamanan saat ini ada 13.000 yang mengamankan di MK dan sekitarnya, sudah cukup,” tambahnya.

Ini masih ditambah 20.000 anggota TNI-Polri yang disiapkan apabila ada gangguan keamanan meningkat.



Sumber: BeritaSatu.com