KPU Hadirkan Profesor IT Indonesia Pertama di Sidang PHPU

KPU Hadirkan Profesor IT Indonesia Pertama di Sidang PHPU
Ketua KPU Arief Budiman hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 20 Juni 2019 | 15:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan seorang profesor Indonesia di bidang IT yang pertama, Marsudi Wahyu Kisworo menjadi ahli dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (20/6/2019). Marsudi memberikan keterangan terkait sistem informasi penghitungan (situng) KPU.

Sidang PHPU Pilpres ini digelar mulai pukul 13.00 WIB dengan agenda mendengarkan saksi dan saksi ahli dari KPU sebagai pihak termohon.

"Kami ajukan Bapak Prof. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Beliau adalah ahli dalam bidang IT. Profesor (IT) pertama di Indonesia dan juga merupakan arsitek IT di KPU," ujar Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin dalam persidangan.

Marsudi merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan memiliki keahlian bidang elektro dan informatika. Selain itu, Marsudi juga mendalami Ilmu Komputer di Curtin University of Technology, Australia, hingga memperoleh gelar S2 dan S3.

Saat ini, Marsudi menjabat sebagai salah satu Komisaris Independen PT Telkom Indonesia. Jabatan ini diampu sejak 24 Mei 2019.

Saat memberikan keterangan di MK, Marsudi mengatakan dirinya aktif di dunia akademik dengan menjadi dosen dan pembimbing akademik. Marsudi juga pernah menjadi Rektor ABFI Institute Perbanas ini 2010-2014 dan 2014-2018. Selain itu, dia pun pernah menjabat sebagai Pro Rektor di Swiss German University pada 2005-2010. Sebagai dosen dan pembimbing akademik, Marsudi sudag meluluskan 22 doktor.

Terkait situng, Marsudi mengatakan situng tidak dirancang untuk sistem penghitungan suara, tetapi hanya sarana transparansi di masyarakat.

"Sementara itu, situng KPU tidak dirancang sistem penghitungan suara. Situng hanya sarana transparansi di masyarakat. Situng ini memiliki sebuah urgensi agar partisipasi masyarakat sipil terakomkomodasi untuk mengawal kejujuran dalam hasil pemilu," ujar Marsudi dalam sidang.



Sumber: BeritaSatu.com