Dinas Pendidikan Disarankan Buka Layanan Pengaduan PPDB

Dinas Pendidikan Disarankan Buka Layanan Pengaduan PPDB
Sejumlah siswa dan orang tua murid antre untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP 1 Kudus, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2019). Sistem PPDB dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi tersebut menyebabkan antrean panjang dan siswa datang lebih pagi di tiap sekolah negeri di wilayah itu. ( Foto: ANTARA FOTO / Yusuf Nugroho )
Arnold H Sianturi / FER Kamis, 20 Juni 2019 | 21:36 WIB

Medan, Beritasatu.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, menyarankan, dinas pendidikan di kabupaten maupun kota supaya membuka unit pelayanan pengaduan terkait dalam pelaksanaan PPDB online di Tanah Air.

"Fasilitas pengaduan oleh orangtua peserta PPDB online ini membawa nilai positif. Namun, jika ada pengaduan harus disertai bukti yang akurat," ujar Abyadi Siregar di Medan, Kamis (20/6/2019).

Abyadi mengatakan, unit pengaduan juga dapat menampung permasalahan yang dihadapi orang tua peserta saat mendaftarkan anaknya. Unit pengaduan lebih efisien dibuka di setiap sekolah yang menampung peserta.

"Proses pendaftaran PPBD online itu sebenarnya cukup transparan dan berjalan secara jujur. Pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang seperti kita lihat banyak kecurangan-kecurangan," ungkap Abyadi.

Selain membuka layanan pengaduan, sambung Abyadi, pihak dinas pendidikan juga diperlukan memberikan ruang informasi untuk orang tua peserta PPDB. Sehingga, orangtua yang mendaftarkan anaknya itu, mudah mengakses informasi apapun yang terkait PPDB.

"Ombusdman juga terus melakukan pengawasan dan melakukan monitoring dengan langsung turun ke sekolah-sekolah selama proses tes PPDB berlangsung hingga selesai mendatang. Kita menampung setiap adanya laporan masyarakat terkait PPDB," tegas Abyadi



Sumber: Suara Pembaruan