KPK Cecar 3 Politikus Golkar Soal Pembahasan Anggaran Proyek E-KTP

KPK Cecar 3 Politikus Golkar Soal Pembahasan Anggaran Proyek E-KTP
Ilustrasi Kasus E-KTP ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / WM Senin, 24 Juni 2019 | 22:10 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa tiga Politikus Golkar, yakni Melchias Markus Mekeng, Chairuman Harahap, dan Agun Gunandjar, Senin (24/6/2019). Tiga politikus senior Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat kolega mereka di Partai Golkar, Markus Nari.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar ketiga politikus Partai Golkar itu terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR yang berujung rasuah. Diketahui, ketiganya pernah te‎rlibat dalam proses penganggaran proyek e-KTP tahun 2011-2012 di DPR.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait proses penganggaran proyek KTP elektronik di DPR," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2019).

Diketahui, Melchias Mekeng, Chairuman Harahap, dan Agun Gunandjar telah berulang kali dipanggil dan diperiksa tim penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Chairuman dan Agun merupakan mantan Ketua Komisi II DPR, sementara Melchias Mekeng mantan pimpinan Banggar DPR.

Setelah diperiksa, Chairuman mengaku pemeriksaan hari ini tak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya. Untuk itu, Chairuman mengaku hanya menambah sejumlah keterangannya.

"Saya kira sudah jelas ya. keterangan yg lalu itu ya. saya kira itu saja, ditambah BAP untuk Pak Markus Nari," katanya.
Hal senada dikatakan Melchias Mekeng. Dikatakan, yang berbeda dari pemeriksaan hari ini hanya lah soal hubungannya dengan Markus Nari, dan rapat yang dihadiri oleh Markus Nari.
"Nambahnya cuma dua pertanyaan. Cuma nambah dua pertanyaan. Kenal Markus Nari. Itu kan saya punya anggota. Terus rapatnya dimana, ya kalau ada schedule ya rapat lah," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012. KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.



Sumber: Suara Pembaruan