Kementerian Desa Dampingi Pengembangan Usaha Desa Tertinggal di Situbondo

Kementerian Desa Dampingi Pengembangan Usaha Desa Tertinggal di Situbondo
Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa), Hasrul Edyar, Sekretaris Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa, Sugito bersama tokoh masyarakat saat mengunjungi obyek wisata Karang Kenek 26 (KK26) di Dusun Karang Kenek Desa Olean, Situbondo. ( Foto: Beritasatu Photo / Amrozi Amenan )
Amrozi Amenan / FER Senin, 24 Juni 2019 | 22:54 WIB

Situbondo, Beritasatu.com - Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa) akan melakukan pendampingan usaha wisata yang diupayakan desa tertinggal di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim).

Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementerian Desa, Hasrur Edyar, mengungkapkan salah satu desa di Kabupaten Situbondo yang akan mendapat pendampingan adalah Desa Olean. Desa ini telah berinisiatif mengelola keunikan yang dimiliki oleh salah satu dusun di wilayahnya sebagai obyek destinasi wisata. Namanya, Dusun Karang Kenek yang memiliki tradisi unik yang telah terjaga secara turun-temurun. Di mana warga di dusun itu hanya boleh dihuni oleh 26 kepala keluarga (KK). Pemerintah Desa Olean, bersama tokoh masyarakat, Kelompok Sadar Wisata telah membangun lokasi wisata di di Dusun Karang Kenek yang semua struktur bangunannya terbuat dari dari bahan bambu.

"Inovasi inilah yang diinginkan oleh pemerintah, yang tidak hanya tergantung kepada situasi normal atau mentah dari kondisii alam. Artinya alam itu kita kelola untuk pengembangan desa. Dana desa yang diterima digunakan untuk pembangunan desa termasuk dalam pembangunan wisata," kata Hasrur saat melakukan kunjungan ke lokasi Wisata Dusun Karang Kenek Desa Olean, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (22/6/2019).

Menurut Hasrul, Kementerian Desa akan ikut membantu promosi wisata tersebut melalui berbagai kegiatan. Karena itu, dia telah meminta Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola obyek wisata itu untuk membuat narasi sejarah yang melatarbelakangi keunikan Dusun Karang Kenek termasuk berbagai adat istiadat yang menjadi karifan lokal dusun itu dan bekembang secara turun temurun hingga saat ini. "Narasi tersebut, akan menjadi tambahan promosi obyek wisata ini kedepan,” ujar Hasrur.

Selain itu, sambung Hasrur, Kementerian Desa juga akan memberikan pendampingan untuk pengembangan usaha yang terkait dengan obyek wisata tersebut. Seperti pendampingan usaha kerajinan batik dan pembibitan tanaman hidroponik. Untuk pendampingan kerajinan batik, Kementerin Desa akan melibatkan bidang kerajinan batik yang dimilikinya di Yogaykarta untuk menjadikan perajin batik di Dusun Karang Kenek sebagai mitra binaannya. Pendampingan juga akan dilakukan kepada perajin bunga di dusun ini.

"Program pendampingan ini diharapkan akan mempercepat usaha di lokasi wisata ini menuju kemandiriannya. Kami ingin pada tahun 2026 nanti lokasi ini sudah mampu berdiri sendiri dan menghasilkan income sehingga tidak lagi bergantung pada dana desa,” tandasnya.

Hasrur menyatakan usaha sektor wisata di Dusun Karang Kenek ini merupakan contoh yang baik bagi desa tertinggal lainnya di Indonesia, yang mengoptimal potensi alam dan kearifan lokal sebagai destinasi wisata. Penduduk di Dusun ini memanfaatkan dana desa untuk pengembangan wisata.

"Ini bisa menjadi contoh bagi desa tertinggal di Indonesia. Jika memang dianggap pengembagan wisata sangat menjanjiikan dalam rangka mendatangkan income desa mengapa tidak," papar Harur.

Sejauh ini, sudah banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk menghasilkan income bagi daerah. Seperti usaha Desa Bongkok yang mengelola dana desa untuk menghasilkan income hingga Rp 15 milar, kemudian salah satu desa di Pujon, Malang yang menghasilkan Rp 10 miliar.

"Kita lihat Desa Olean juga demikian. Dana desa digunakan untuk membangun lokasi wisata ini tahun 2018 sebesar Rp 400 juta dan tahun ini disiapkan sebanyak Rp 340 juta dan sudah terserap Rp 120 juta,” terang Hasrur.

Hasrur menambahkan, Kementerian Desa juga ingin menjadikan Kabupaten Situbondo menjadi salah satu barometer atau standar untuk mewujudkan perdamaian masyarakat dan pengentasan konflik sosial.

"Lihatlah Situbondo. Masyarakatnya hampir seluruh agama ada disana, banyak suku bangsa yang duduk disana, banyak potensi-potensi yang sebenarnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi kenapa tidak konflik. Artinya ada sesuatu yang bisa kita jual ke seluruh Indonesia. Situbondo bisa menjadi satandar atau contoh walaupun berada di daerah tertinggal," kata Hasrur

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kemendesa PDTT, Aisyah Gamawati saat membuka acara Festival Pranata Adat dan Budaya dan Forum Perdamaian di Alun-alun Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu malam (22/6/2019) menyatakan, dana desa yang diperoleh Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 hanya mencapa Rp 38,9 miliar dan terus mengalami peningkatan. Sampai 2019 ini, jumlah dana desa yang diterimanya sebesar Rp 133,15 miliar. Penyerapannya selama dua tahun berturut mencapai 100 persen dan tahun lainnya penyerapannya 98 sampai 99 persen.

"Hal ini tentu saja berkat dukungan Bupati dan perangat desa, pendamping desa dan seluruh pihak yang telah berhasil mengelola dan mengawal dana desa. Pemanfaatan dana desa ini telah meningkatkan usaha ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” kata Aisyah.

 



Sumber: Investor Daily