Kapolri Ancam Bubarkan Demo di Depan MK

Kapolri Ancam Bubarkan Demo di Depan MK
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto danJenderal Pol Tito Karnavian. ( Foto: Antara )
Farouk Arnaz / AMA Selasa, 25 Juni 2019 | 11:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tidak ingin kecolongan dalam menjaga kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sengketa hasil pemilihan presiden. Polri menurunkan 47.000 aparat gabungan dan mengancam akan membubarkan paksa jika ada yang nekad beraksi di depan MK.

“Kita sudah mendengar ada imbauan dari Paslon 02 tidak perlu hadir ke MK. Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, bahwa kepolisian tidak memberikan izin demo di depan MK dengan dasar UU nomor 9 tahun 98 khususnya Pasal 6,” kata Tito Karnavian di Mabes Polri Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dalam pasal itu, ada lima hal yang tidak boleh dilakukan dalam demo, di antaranya, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, dan harus menjaga kesatuan bangsa.

“Pada waktu (demo) di depan Bawaslu (21 Mei) itu sebetulnya Polri sudah sangat toleran dan melakukan diskresi meski sebetulnya tidak tepat untuk menggelar aksi di depan Bawaslu yang merupakan jalan protokol karena akan mengganggu publik dan pemakai jalan lainnya apalagi dilaksanakan hingga malam hari,” urai Tito Karnavian.

Benar saja, toleransi dan diskresi yang diberikan Polri akhirnya disalahgunakan dengan adanya kelompok perusuh yang dia yakini sudah merencanakan aksinya.

“Kenapa merencanakan? Itu karena kalau memang konflik biasa itu peralatan yang digunakan seadanya. Tidak ada molotov, tapi ini ada dan itu dipersiapkan. Ada petasan roket itu pasti udah dibeli sebelumnya, ada mobil ambulans isi panah kemudian batu, parang itu pasti dipersiapkan sebelumnya,” sambungnya.

Jadi, jelas Tito Karnavian lebih lanjut, peristiwa 21-22 Mei itu sudah direncanakan rusuh dan dia tidak ingin itu terulang kembali. Makanya, dia melarang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik. Dia juga sudah menekankan kepada jajaran untuk tetap waspada dan terus berkordinasi dengan Panglima TNI dan KSAD.

“Kita sudah persiapkan pasukan hampir 45 ribu, kemudian kita akan jaga. Kalau perlu kita tutup, kita tutup (jalan raya). Kemudian kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, sepanjang mengganggu kepentingan publik, kita akan bubarkan. Tapi saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam itu protapnya,” tegas Tito Karnavian lagi.

Protap pembubaran mulai dari peringatan, dimana apabila para pelaku unjuk rasa bersikap baik maka Tito menjamin polisi akan baik juga. Tapi kalau ada yang melakukan kerusuhan pasti akan ditindak tegas tapi terukur.

“Maka saya perintahkan jangan bawa peluru tajam. Jadi nanti kalau ada peluru tajam bukan dari Polri atau TNI dan kami sudah menyampaikan kepada para komandan, maksimal yang kita gunakan adalah peluru karet,” imbuhnya.



Sumber: BeritaSatu.com