Antisipasi Putusan MK, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Koordinasi dengan KPU

Antisipasi Putusan MK, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Koordinasi dengan KPU
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono meninjau kondisi terkini di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019. ( Foto: Antara Foto / Astrid Faidlatul Habibah )
Yustinus Paat / AMA Selasa, 25 Juni 2019 | 11:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Eddy Gatot dan Pangdam Jaya, Mayjen Eko Margiyono mendatangi kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, pada Selasa (25/6/2019) pagi. Keduanya diterima oleh Sekjen KPU, Arief Rahman.

Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Eddy Gatot mengatakan, pihaknya dan TNI melakukan koordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019.

"Setelah di MK nanti beralih ke KPU, kita berkoordinasi dengan KPU, bagaimana kita mengamankan KPU, itu yang kita laksanakan tadi," ujar Eddy Gatot seusai bertemu sekjen KPU.

Eddy mengatakan, pascaputusan MK, KPU harus menindaklanjuti putusan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari. Polisi-TNI, kata dia, harus melakukan langkah-langkah pengamanan ketika KPU menindaklanjuti putusan MK tersebut.

"Polri bersama TNI mempersiapkan langkah-langkah pengamanannya. Kita tunggu dari KPU, tetapi dari awal kan kita siapkan langkah-langkah pengamanan tersebut," tandas dia.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, pihaknya bersama TNI telah menyiapkan 8.000 personil TNI-Polri untuk mengamankan KPU. Selain KPU, kata dia, TNI-Polri juga melakukan pengamanan di tempat-tempat rawan untuk mengantisipasi putusan MK.

"Saya kira sama yah. Seperti sekarang kegiatan ada di MK, di sana pusatnya. Tetapi di KPU, Bawaslu, DPR, dan tempat-tempat lain yang memiliki potensi kerawanan, kita berikan kegiatan pengamaman yang merupakan gabungan TNI-Polri," pungkas dia.

Sebelumnya, sembilan hakim MK telah menetapkan bahwa sidang pembacaan hasil putusan sengketa perselisihan hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno akan dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2019. MK membacakan satu hari lebih awal dari batas waktu maksimal yang sudah ditentukan dalam Peraturan MK.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com