Pengacara Ratna: Makna Keonaran Tidak Boleh Multitafsir

Pengacara Ratna: Makna Keonaran Tidak Boleh Multitafsir
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet membacakan sendiri pledoi dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Bayu Marhaenjati / JAS Selasa, 25 Juni 2019 | 11:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjadwalkan menggelar sidang lanjutan kasus berita bohong Ratna Sarumpaet dengan agenda pembacaan duplik, hari ini. Penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan enam poin tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan, salah satunya menekankan makna keonaran tidak boleh multitafsir.

"Intinya semua poin-poin yang disampaikan oleh jaksa itu kami bantah. Pokoknya ada enam poin ya, dalam duplik pihak pengacara memberikan enam tanggapan atas replik JPU," ujar Insank Nasruddin, selaku penasihat hukum Ratna Sarumpaet, Selasa (25/6/2019).

Dikatakan Insank, poin bantahan yang akan disampaikan antara lain terkait perbedaan makna menyiarkan dengan memberitakan, makna keonaran, dan lainnya.

"Jaksa mencoba memformulasikan makna menyiarkan itu yang kami bantah. Itu menyiarkan dan memberitakan itu dua hal makna berbeda maksud, tidak boleh dipersamakan. Kemudian, poin kedua adalah makna keonaran nggak boleh multitafsir," ungkap Insank.

Insank menyampaikan, optimistis kalau pembelaan yang dilakukan tim penasihat hukum akan berbuah hasil. "Ya optimistis dong," katanya.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ratna Sarumpaet dengan hukuman enam tahun penjara, karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat, sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Diketahui, dalam persidangan yang bergulir memang antara JPU dengan penasihat hukum Ratna Sarumpaet memiliki perbedaan persepsi perihal unsur atau makna keonaran.

JPU memiliki prespektif kalau kebohongan yang diproduksi Ratna menimbulkan atau menunjukkan ada keonaran. Tim penuntut menilai keonaran itu memiliki level atau gradasi, sehingga tidak harus diartikan ada kerusuhan, bakar-bakaran, barang dirusak, fasilitas umum dihancurkan, dan lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan JPU, keonaran berarti keributan. Sementara, maksud dari keributan itu tidak hanya anarkis tapi juga membuat gaduh, membuat heran, membuat orang bertanya-tanya, dan lainnya. Sehingga fakta yang terjadi semisal, massa unjuk rasa membakar ban di depan Polda Metro Jaya, terjadinya pro-kontra di media sosial yang membuat masyarakat saling curiga dan saling menuduh, merupakan keonaran.

Sedangkan, penasihat hukum dalam pembelaannya secara tegas menyimpulkan tidak ada tindak pidana menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran yang dilakukan terdakwa.

Penasihat hukum menilai, makna keonaran tidak boleh multi tafsir. Keonaran yang dimaksud harus memiliki pengaruh yang merugikan, kerusuhan, huru-hara, ada korban, situasi nasional diliputi kegemparan, dan lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com