Bakal Diperiksa KPK Kasus Korupsi E-KTP, Menkumham: Nantilah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bakal Diperiksa KPK Kasus Korupsi E-KTP, Menkumham: Nantilah

Selasa, 25 Juni 2019 | 12:25 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (25/6/2019). Yasonna dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat politikus Partai Golkar, Markus Nari.

Mengenakan kemeja putih, Yasonna terlihat tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Yasonna tak berkomentar banyak saat dikonfirmasi mengenai pemeriksaan yang bakal dijalaninya. Yasonna berjanji akan menyampaikan hal tersebut setelah menjalani pemeriksaan. "Nantilah, pas kembalinya," kata Yasonna H Laoly saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6).

Saat proyek e-KTP bergulir, Yasonna merupakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP. Selain Yasonna, KPK juga menjadwalkan memeriksa mantan Pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Taufiq Effendi dan anggota DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo. Seperti halnya Yasonna, Taufik yang juga mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dan Arif Wibowo dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Markus Nari. "Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (25/6).

Dalam beberapa hari ini, penyidik KPK tampak getol memeriksa sejumlah legislator periode 2009-2014 untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Pada Senin (24/6) kemarin, tim penyidik memeriksa tiga politikus senior Partai Golkar, yakni Melchias Markus Mekeng, Chairuman Harahap dan Agun Gunandjar. Melchias Mekeng yang kini menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR merupakan mantan pimpinan Banggar. Sementara Chairuman dan Agun sempat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar ketiga politikus Partai Golkar itu terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR yang berujung rasuah. "Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait proses penganggaran proyek KTP elektronik di DPR," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Diketahui, KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012. KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tak Ingin Malu, Kapolri Pastikan 9 Perwira Capim KPK Lolos Seleksi Internal

Kapolri Tito Karnavian memastikan, 9 orang calon pimpinan KPK asal Polri sudah lolos seleksi internal.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Pengacara Ratna: Makna Keonaran Tidak Boleh Multitafsir

"Intinya semua poin-poin yang disampaikan oleh jaksa itu kami bantah," papar Insank Nasruddin.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Antisipasi Putusan MK, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Koordinasi dengan KPU

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya melakukan koordinasi dengan KPU menjelang putusan PHPU di MK, 27 Juni 2019.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Kapolri Ancam Bubarkan Demo di Depan MK

Kapolri Tito Karnavian mengancam akan membubarkan demo yang digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada saat pembacaan putusan PHPU.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni

Pemprov DKI menolak menerapkan sistem itu karena tidak diajak diskusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Tidak Ada Jalan Tol Menuju Bandara Kulonprogo

Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat sudah kesepakatan bahwa sesuai arahan Gubernur DIY, jalan tol tidak mengarah ke YIA.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Kiara: Nasib Ribuan Warga Teluk Jakarta Terabaikan

Kiara menilai perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta sudah tidak relevan dan substantif.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Smartfren Dukung Pelepasan Burung Elang Ular Bido

Smartfren Telecom sebagai salah pelaku usaha di Indonesia memberikan dukungan pada kegiatan pelepasliaran dua ekor Elang Ular Bido (Spilornis cheela).

NASIONAL | 25 Juni 2019

Pembangunan Rutan Jeneponto, Kontraktor Pertanyakan Syarat Khusus

Kontraktor di Sulsel menuding adanya aroma persekongkolan dalam lelang pengerjaan pembangunan gedung Rutan Klas IIB Kabupaten Jeneponto.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Wajibkan Busana Muslim, Kepsek SD Gunungkidul: Kesalahan Redaksional

“Tidak ada diskriminasi siswa maupun calon siswa nonmuslim. Segera kami ralat untuk meluruskan maksud edaran tersebut," kata Pujiastuti.

NASIONAL | 25 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS