Dugaan Korupsi di YKP Surabaya, Tokoh PDI-P Diperiksa

Dugaan Korupsi di YKP Surabaya, Tokoh PDI-P Diperiksa
Tri Rismaharini. ( Foto: Antara / Rosa Panggabean )
Aries Sudiono / LES Selasa, 25 Juni 2019 | 12:35 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Mantan Wali Kota Surabaya dua periode yang juga ketua Bappilu DPP PDI-P, Bambang D Hartono, dijadwalkan diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jatim, Selasa (25/6/2019), terkait kasus dugaan korupsi dana Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya. Dalam kasus ini, jaksa juga sudah memeriksa Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) yang melaporkan kasus tersebut.

“Kita minta keterangan Pak Bambang DH sebagai saksi, karena ketika dua periode menjabat (wali kota), ia juga sudah ikut berusaha menyelamatkan aset PT YKP,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkan, Selasa pagi.
Menurut Didik, keterangan Bambang sangat penting karena merupakan wali kota Surabaya pengganti pejabat sebelumnya, Soenarto Sumoprawiro, saat proses peralihan YKP dari yayasan di bawah Pemkot Surabaya ke perseroan terbatas (PT).

“Pak Bambang DH sebagai pengganti Soenarto Sumoprawiro sebagai wali kota Surabaya dipastikan banyak informasi tentang tentang kasus tersebut,” katanya.

YKP dibentuk tahun 1951 oleh Pemkot Surabaya. Seluruh modal dan aset awal berupa 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot Surabaya. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot Surabaya yang menjadi salah satu bukti YKP merupakan milik Pemkot Surabaya dengan ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh wali kota Surabaya sampai dengan Wali Kota Soenarto Sumoprawiro.

Karena terbitnya UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang menyebut kepala daerah tak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000, Wali Kota Soenarto mengundurkan diri dari YKP dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua. Namun tahun 2002, tiba-tiba Wali Kota Soenarto menunjuk lagi dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Pengurus baru itu pun mengubah AD/ART yayasan dengan dipisahkan dari kepemilikan Pemkot Surabaya.

“Padahal sampai 2007, YKP masih setor ke kas daerah Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya terus berkembang mencapai triliunan,” ujar Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung yang mendampingi Didik Farkan.

Sementara Tri Rismaharini berharap aset YKP kembali ke Pemkot Surabaya. Dia mengaku sudah cukup lama berupaya menarik kembali secara kekeluargaan, namun selalu gagal.

“Tahun 2012 saya kirim surat ke YKP meminta aset itu pengelolaannya ada di Pemkot, tetapi YKP menolak,” kata Risma seusai menjalani menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim, Kamis (20/6/2019) lalu. Risma bertekad akan terus berusaha keras menyelamatkan aset Pemkot Surabaya tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan